Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengatakan uang suap yang diterima oleh Bupati Ngada Marianus Sae untuk kepentingan pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Marianus adalah bakal calon Gubernur NTT yang berpasangan dengan Emilia Nomleni dan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan.
"Apakah ini akan dilakukan untuk biaya kampanye, prediksi ya, prediksi dari tim kita kemungkinan besar dia butuh uang untuk itu," katanya di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2018).
Meski begitu KPK belum bisa memastikannya sebab belum ada aliran uang suap tersebut kepada pihak lain. KPK mengatakan belum menerima dan belum menemukan jalur sesuatu yang diberikan kepada tim-tim yang berhubungan dengan Pilkada.
"Tapi prediksi dari tim tadi, sudah mengatakan kalau yang bersangkutan akan balon gubernur, sudah barang tentu memerlukan dana yang banyak, itu kira-kira," kata Basaria.
KPK menetapkan Marianus sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap senilai Rp4,1 miliar dari sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada. Uang tersebut diberikan oleh Direktur PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu yang berprofesi sebagai kontraktor.
Jumlah uang tersebut disebut KPK masih berpotensi bertambah. Sebab, KPK masih terus mendalami penerimaan Marianus yang memberikan proyek kepada Wilhelmus sejak tahun 2011.
"Jumlah proyek dari mulai 2011 sampai saat ini secara detail sudah barang tentu blm bisa kita sebutkan semuanya dulu. Nanti pengembangannya informasinya akan disamlaikan lebih lanjut," katanya.
Berita Terkait
-
Usai Ancam Jemput Paksa Ridwan Kamil, Wakil Ketua KPK Ralat Pernyataannya Sendiri: Saya Salah Ingat
-
Sebut Deflasi Bikin Politik Uang Makin Sulit Diberantas, Mantan Pimpinan KPK: Kita Tak Boleh Alami Multi-Krisis
-
Tetapkan Private Jet Kaesang Bukan Gratifikasi, Segini Harta Kekayaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
-
Mantan Wakil Ketua KPK Desak Kejagung Jelaskan Alasan Penetapan Tersangka Tom Lembong, Ada Sinyal Kriminalisasi?
-
KPK Tahan Satu Tersangka Lagi dalam Kasus Korupsi Pengadaan APD
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO