Suara.com - Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton, saat diterima Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kehormatan di Istana Merdeka tak menyinggung keringanan hukuman pada Ustad Abu Bakar Ba'asyir.
"No..no..no. Ini kunjungan kehormatan, kunjungan perkenalan sebagai menteri Dalam Negeri baru dan portofolio kementerian baru Australia," kata Retno saat menjawab pertanyaan wartawan usai mendampingi Presiden menerima kunjungan kehormatan Mendagri Australia Peter Dutton di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Menlu menegaskan bahwa kedatangan Peter Dutton membawa undangan dari Perdana Menteri Malcolm Turnbull kepada Presiden Jokowi untuk hadir di KTT ASEAN-Australia pada pertengahan Maret 2018 dan memperkenalkan sebagai menteri baru.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Australia melalui Kementerian Luar Negeri negara itu memberi pernyataan yang mendesak Indonesia agar tidak memberi keringanan apapun terhadap Ba'asyir.
Pernyataan Australia ini menanggapi pernyataan Presiden Jokowi itu muncul setelah adanya wacana bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan agar Baasyir menjadi tahanan rumah karena faktor usia dan kondisi kesehatannya yang terus menurun karena menderita sakit kelainan pembuluh darah vena berkelanjutan atau "chronic venous insufficiency bilateral".
Menko Polhukam Wiranto mengatakan, terpidana teroris Ustad Abu Bakar Baaayir akan segera dipindahkan dari Lapas Gunung Sindur di Bogor ke lapas di Jawa Tengah.
"Sudah disetujui rencana pemindahannya, nanti koordinasi dengan Kemenkumham," kata Menko Polhukam Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan, keputusan pemindahan lapas itu merupakan putusan rapat yang dilakukan di Kantor Menko Polhukam pada Senin ini.
"Tadi di kantor saya dibincangkan mengenai perlakuan terhadap Abu Bakar Baasyir, sudah muncul isu, Menhan sudah beri komentar, Presiden juga sudah beri arahan," ujarnya.
Baca Juga: Mantan Wakil PM Australia Akui Janin Selingkuhannya
Ia mengakui benar memang pemerintah dengan pendekatan kemanusiaan, dengan usia yang sudah sepuh, dengan kondisi fisik dan kesehatan yang mulai menurun, maka pemerintah memberikan kebijakan yang manusiawi tanpa melanggar hukum sehingga keputusannya adalah pemindahan dari Gunung Sindur.
"Akan dipindahkan ke Jawa Tengah yang dekat dengan keluarganya, sanak familinya sehingga mudah ditengok tanpa kita mengabaikan masalah keamanan," tuturnya.
Ia menyebutkan, Baasyir akan dipindahkan ke Jawa Tengah bisa di Klaten bisa juga di Solo.
"Itu tetap di lapas bukan tahanan rumah, bukan di rumah sakit, itu secara psikologis kalau dekat dengan keluarga, sanak famili, akan lebih tenang, lebih gampang dibesuk, dihubungi. Anda kalau di kampung sendiri rasanya juga nyaman, kan begitu," katanya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO