Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan berkomentar soal penangkapan jaringan anggota The Family Muslim Cyber Army (MCA).
Sedikitnya, tujuh orang di balik pembuatan dan penyebaran berita bohong alias hoaks sudah ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
"Nanti tanya Kapolri saja. Saya belum tahu," ujar Kalla di kantor MUI, Jalan Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/3/2018).
Selain itu, Kalla juga tidak mau menduga-duga siapa dalang dibalik penyebaran informasi bohong yang dilakukan oleh anggota MCA.
Tetapi, pemerintah menyebut anggota tersebut memanfaatkan momen menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 untuk menjatuhkan pemerintah.
"Mana saya tahu (aktor dibelakangnya)," kata Kalla.
JK menyerahkan sepenuhnya pada Polisi. Dia juga tidak tahu apakah keberadaan MCA benar ingin membuat gaduh di tahun politik.
"Kami tidak tahu. Nanti tunggu saja penyidikan oleh Kapolri, polisi," kata JK.
Secara terpisah, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial, yang dilakukan komplotan MCA.
Baca Juga: PSG Tanpa Neymar, Real Madrid Waspadai Ancaman Angel Di Maria
Selain itu, Jokowi minta pada polisi usut komplotan lainnya yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.
"Polisi tahu ini pelanggaran hukum atau tidak, kalau pelanggaran hukum sudah saya perintahkan entah itu Saracen, MCA, kejar! Selesaikan, tuntas. Jangan setengah-setengah," kata Jokowi di lapangan sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Menurutnya sindikat MCA yang menyebarkan hoax dan ujaran kebencian di media sosial itu dapat menimbulkan perpecahan di masayarakat.
Apa pun motifnya, Jokowi menekankan penyebaran ujaran kebencian itu tak boleh dilakukan.
"Itu bisa ciptakan disintegrasi bangsa, kalau isu-isu itu diteruskan, akan terjadi perpecahan. Hati-hati, tidak boleh seperti itu. Saya sudah perintahkan ke Kapolri kalau ada pelanggaran tindak tegas, jangan ragu-ragu," ujar dia.
Berita Terkait
-
Tinjau Sirkuit Sentul, Jokowi Ingin Indonesia Gelar MotoGP 2021
-
JK Dukung Rencana Pemindahan Gembong Teroris Abu Bakar Ba'asyir
-
Hidayat Nur Wahid Akui Kerap di-Bully karena Informasi Hoaks
-
Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Ulama dari 3 Negara
-
Kasus Muslim Cyber Army, Jokowi: Kejar! Jangan Setengah-setengah
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar