Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap pejabat peradilan melalui operasi tangkap tangan, Senin (12/3/2018) kemarin. Kali ini KPK berhasil menangkap hakim dan panitera pada Pengadilan Negeri Tanggerang.
Menanggapi kejadian yang kerap dilakukan oleh pejabat peradilan itu, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi prihatin. Hal itu sering terjadi menimpa pejabat peradilan karena banyak rekomendasi KY yang tidak dijalankan oleh Mahkamah Agung.
"Terhadap peristiwa yang kembali terjadi, sebuah pukulan telak untuk kesekian kali bagi dunia peradilan. Sedari awal kami ingatkan, jika sebagian besar rekomendasi KY tidak dijalankan oleh MA," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (13/3/2018).
Sebagai lembaga pengawas eksternal, Farid klaim KY sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dengan kembali terjadinya kejadian serupa seperti sebelumnta, Farid meminta agar tidak lagi bertanya soal apa yang sudah dilakukan lakukan.
"Memang selama ini banyak langkah pembinaan yang dilakukan MA agar para hakim senantiasa terjaga integritasnya.
Namun, KY sebagai pengawas eksternal berharap langkah pembersihan itu dilakukan pula dengan menindaklanjuti rekomendasi sanksi yang diberikan KY," kata Farid.
Sepanjang tahun 2017, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, tidak semua rekomendasi sanksi ini langsung ditindaklanjuti dengan berbagai alasan.
"Karena itu, kami pastikan tragedi yang sama akan selalu berulang melalui peran lembaga lain," katanya.
Menurut Farid isu suap atau gratifikasi pada lembaga peradilan dari sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sejak 2009, kasus suap dan gratifikasi cukup mendominasi hingga sekarang. Misalnya, dari 49 sidang MKH yang telah dilaksanakan, ada 22 laporan karena praktik suap dan gratifikasi, yaitu sekitar 44,9 persen. Praktek suap dan isu jual beli perkara juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya.
Baca Juga: Paranormal Ini Benarkan Syahrini 'Simpanan' Mr H
"Selain itu, dapat dicatat sejak 2012 terdapat 28 orang di lingkungan peradilan yang terjerat penangkapan KPK. Dari 28 orang itu dengan rincian 17 orang hakim dan 9 orang panitera/pegawai pengadilan," tutup Farid.
KPK menangkap hakim, panitera, pengacara, dan pihak swasta di PN Tanggerang pada Senin kemarin. KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga digunakan dalam perkara perdata yang sedang ditanagni oleh PN Tanggerang.
Ketujuh orang yang sudah ditangkap tersebut tengah menjalani pemeriksaan lebih intensif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Karena itu, status mereka belum diputuskan hingga saat ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
Terkini
-
Gerah Lihat Sampah Visual, Gubernur Pramono akan Sikat Baliho dan Bendera Partai Liar di Jakarta
-
Sadis! Ibu Muda Hamil di Palembang Tewas Dibekap, Tangan Terikat Hijab di Penginapan
-
Praperadilan Ditolak PN Jaksel, Nadiem Makarim Tetap Tersangka Korupsi Chromebook!
-
Jadi 'Hantu' Bagi Kejagung, Silfester Matutina Pemfitnah JK Masih Bebas Meski Divonis 1,5 Tahun
-
Bahan Bakar Baru E10 Digadang Ramah Lingkungan, Seberapa Siap Indonesia?
-
Horor Cesium-137 Cikande: Radiasi 875.000 Kali Normal, Pemerintah Stop Impor Besi Tua
-
PAN Dukung Pembangunan Kembali Ponpes Al Khoziny, tapi Desak Audit Menyeluruh Dulu
-
Pansel Pemilihan Dewas dan Direksi BPJS Telah Dibentuk, Pemerintah Jamin Proses Seleksi Transparan
-
Integrasikan Transum di Dukuh Atas, Pramono Targetkan Jakarta Punya 'Cincin Donat' Tahun 2026
-
Minim Penerangan, Ragunan Janji Evaluasi Wisata Malam Tanpa Ganggu Satwa