Suara.com - Politikus PDI Perjuangan, Arteria Dahlan membantah Sekjen PDI-P, Hasto Kristyanto melancarkan tudingan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), perihal proyek KTP Elektronik yang saat ini menjadi polemik lantaran dikorupsi secara berjamaah.
"Kita bukan menuding. Itu hal yang biasa dalam konteks kemarin itu bukan ada tudingan dari PDI-P ke Partai Demokrat. PDI-P cuma ingin memberikan ruang kepada publik untuk bisa berfikir lebih jernih," kata Arteria di DPR, Jakarta, Jumat (23/3/2018).
Hasto melalui siaran tertulis kepada wartawan, mengatakan PDIP tidak mungkin terlibat kasus korupsi KTP elektronik, sebab pada saat itu, PDI-P dalam posisi sebagai oposan. Ia juga menyinggung semboyan yang dicetuskan pemerintahan SBY, yakni "Katakan Tidak Pada Korupsi", tapi pada kenyataannya banyak terjadi korupsi di kala itu.
Pernyataan Hasto tersebut respon atas pernyataan terdakwa kasus korupsi E-KTP, Setya Novanto yang mengatakan bahwa dua politisi PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung ikut menerima aliran dana E-KTP, masing-masing 500 ribu USD.
Tak terima atas pernyataan Hasto, Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan juga bereaksi. Ia bahkan menuding pernyataan Hasto ibarat mencuci tangan kotor, kemudian air bekas cucian itu disiramkan ke muka orang lain.
Diketahui, belakangan ini Demokrat telah memberikan sinyal, merapat ke PDI-P untuk mengusung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Hal itu sempat tersirat dari pernyataan Ketua Umum Demokrat, SBY dalam acara Rapimnas Demokrat.
Jika saling tuding satu sama lain, lantas bagaimana peluang koalisi kedua partai itu?
Menurut Arteria, peluang koalisi itu tetap ada. Sebab, aksi saling tuding antara Hasto dan Hinca, adalah hal biasa dan tak ada kaitannya dengan kepentingan politik di Pilpres 2019.
"Politik itu kan sangat dinamis dan sangat dewasa. Tak mungkin karena ada noda seperti ini, tiba-tiba kita berhenti," ujar Arteria.
Lagipula, kata dia, pernyataan Hasto bukan bentuk tudingan ke Demokrat, melainkan sekedar penjelasan pada publik agar tak reaksioner terhadap tuduhan Setya Novanto.
"Jadi bukan kita menuding Partai Demokrat, kenapa-kenapa. Itu cuma bahwa kami tidak dalam posisi yang menentukan untuk kasus pidana itu," ujar Arteria.
Anggota Komisi III DPR memastikan peluang koalisi PDIP dan Demokrat tetap terbuka lebar. Ia juga pastikan hubungan PDIP dan Demokrat pasca aksi saling tuding itu, tetap baik-baik saja.
"Yang kita kedepankan, bagaimana Pak Jokowi bisa terpilih lagi. Karena ada hal yang lebih besar, bagaimana kelangsungan kesejahteraan rakyat ini bisa berjalan. Itu tujuan lebih besar semua partai politik sekarang ini," tutur Arteria.
"(Peluang koalisi) masih ada, masih terbuka. Jadi kita memberikan ruang untuk publik berfikir obyektif," Arteria menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?