Suara.com - Ratusan ribu pelajar dan warga umum tumpah ruah di jalan kota-kota seluruh Amerika Serikat, Sabtu (24/3/2018). Mereka mendesak anggota parlemen untuk bertindak mengontrol kepemilikan senjata.
Para demonstran mengindahkan panggilan dari siswa sekolah menengah yang selamat dari penembakan massal beberapa waktu lalu,
Demonstrasi “March For Our Lives” diselenggarakan oleh murid-murid Marjory Stoneman Douglas High School.
Sekolah di Parkland, Florida, itu sendiri diserbu seorang bekas siswanya sendiri. Eks siswa itu menembakkan senapan serbu yang menewaskan 17 orang pada Februari lalu.
Para demonstran meminta Kongres untuk merancang undang-undang yang membatasi akses senjata api.
Gracie Nayman, yang berpartisipasi delam demo tersebut dan sebelumnya telah berpartisipasi pada aksi yang sama di Chicago, mengatakan bahwa aksi demikian sangat diperlukan untuk mengingatkan semua pihak.
“Kami melihat bahwa perubahan harus terjadi, dan generasi kita yang perlu mengambil kendali,” kata dia di samping ayah, ibu dan tiga saudara laki-lakinya.
"Ini tanggung jawab kita untuk membuat perubahan karena tidak ada yang terjadi seperti sekarang," tambah dia, seperti diwartakan Anadolu Agency.
Para pengunjuk rasa memenuhi Pennsylvania Avenue dari Capitol untuk beberapa blok di barat laut menuju Gedung Putih.
Baca Juga: 74 Persen Publik Belum Tahu Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2019
Demonstran dari kalangan siswa—yang akan segera memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilu—menggunakan stiker yang menunjukkan tahun di mana mereka dapat memberikan hak suara.
Mereka mengenakan stiker itu sebagai simbolisasi bahwa kekuatan mereka sebagai ”pemilih pemula” tak bisa diremehkan oleh anggota parlemen.
AS akan menyelenggarakan pemilihan kongres jangka menengah pada bulan November 2018.
Presiden Donald Trump tidak mengeluarkan pernyataan baik melalui Twitter atau Gedung Putih, pada Sabtu sore, mengenai aksi tersebut.
Namun, juru bicara Trump, Lindsay Walters, mengatakan sang presiden memuji pemuda-pemudi AS yang berani melaksanakan hak Amandemen Pertama mereka.
"Menjaga anak-anak kita tetap aman adalah prioritas utama presiden. Itulah sebabnya dia mendesak Kongres untuk meloloskan peraturan untuk menghentikan kekerasan di sekolah,” jelasnya.
Berita Terkait
-
'Perang Dagang' AS-Tiongkok, Ini Prediksi Imbasnya ke Indonesia
-
Darmin Optimis Perang Dagang AS - Cina Tak Pengaruhi Indonesia
-
Sebulan Diburu Polisi, Pembom Berantai Texas Ledakkan Diri
-
Investasi AS di Sektor Manufaktur RI Mencapai 86,1 Juta Dolar AS
-
Campuri Pemilu, 19 Warga dan Lembaga Rusia Kena Sanksi AS
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO