Suara.com - Mayoritas publik menginginkan bakal calon presiden petahana Joko Widodo berpasangan dengan tokoh dari kalangan militer, dalam Pilpres 2019.
Hal itu terekam dalam survei yang dilakukan oleh Political Communication Institute pada tanggal 18-21 Maret 2018.
"Publik menilai sebaiknya Presiden Jokowi memilih cawapres kalangan militer, itu sebesar 31,65 persen," kata Direktur Polcomm Institute, Heri Budianto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).
Meski demikian, 17,96 responden menginginkan Jokowi berpasangan dengan sosok dari tokoh partai politik.
Selain itu, sebanyak 16,26 persen responden memilih Jokowi dipasangkan dengan tokoh kalangan profesional.
Sedangkan responden yang berharap sang presiden berpasangan dengan tokoh agama, sebanyak 13,59 persen.
Menurut Heri, alasan masyarakat menginginkan Jokowi berpasangan dengan bakal cawapres dari kalangan militer, karena dianggap lebih tegas. Hal itu dinilai cocok untuk melengkapi karakter Jokowi.
Sementara responden yang menginginkan Jokowi mengambil bakal cawapres dari kalangan partai politik, karena dianggap mampu mengakomodasi kepentingan sejumlah partai koalisi sehingga menghasilkan pemerintahan cenderung stabil.
Hal itu berbeda dengan penilaian responden yang memilih Jokowi berpasangan dari kalangan profesional. Mereka berharap, pemerintahan nantinya tak hanya menguntungkan kelompok politik tertentu.
Baca Juga: Survei: Mayoritas Responden Gamang Mengajukan Prabowo Capres 2019
Responden yang menginginkan Jokowi berpasangan dari tokoh agama, memunyai penilaian bahwa pemerintahan nantinya bakal lebih merepresentasikan umat Islam.
Mereka menilai, paduan Jokowi yang dianggap tokoh nasionalis, cocok berpasangan dengan persona religius sehingga mampu menghasilkan pemerintahan yang seimbang.
"Kalau mengenai presentasi daerah, responden menilai Jokowi sebaiknya mengambil sosok dari luar Pulau Jawa,” terangnya.
Survei melibatkan 1.200 responden di 34 Provinsi. Sedangkan metode yang digunakan yaitu multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin error 2,83 persen.
"Survei ini dilakukan pada tanggal 18 hingga 21 Maret," kata Heri.
Berita Terkait
-
Survei Polcomm: Elektabilitas Jokowi Masih Ungguli Prabowo
-
Soal Gatot Nurmantyo Daftar Jadi Capres, Gerindra Tidak Kompak
-
AGRA: Sertifikasi Tanah Jokowi Justru Menambah Monopoli Lahan
-
Jokowi: Indonesia Bangga Egy Maulana Dikontrak Lechia Gdansk
-
Jokowi: Silakan KPK Proses Puan Maharani dan Pramono Anung
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku Hari Ini, DPR: Selamat Menikmati!
-
Ikrar Nusa Bakti Desak Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
-
Roy Suryo Siapkan Gibran Black Paper, Soroti Riwayat Pendidikan hingga Legalitas Ijazah Wapres
-
KPK soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Tekan Biaya Politik, Cegah Korupsi
-
Tabrak Lari di Tambora Tewaskan Dua Orang, Mobil Pelaku Ringsek Ditabrak Kereta
-
Pesepeda Luka Kepala Ditabrak Mobil Listrik di Jalan Sudirman
-
Puncak Musim Hujan, BMKG Minta Warga DIY Waspadai Banjir dan Longsor
-
Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
-
Pemerintah Pusat Puji Gerak Cepat Gubernur Bobby Nasution Bangun Huntap Korban Bencana
-
Kasus Anak Bunuh Ibu di Medan, Kemen PPPA Pastikan Hak dan Pendidikan Anak Tetap Terpenuhi