Suara.com - Mayoritas publik menginginkan bakal calon presiden petahana Joko Widodo berpasangan dengan tokoh dari kalangan militer, dalam Pilpres 2019.
Hal itu terekam dalam survei yang dilakukan oleh Political Communication Institute pada tanggal 18-21 Maret 2018.
"Publik menilai sebaiknya Presiden Jokowi memilih cawapres kalangan militer, itu sebesar 31,65 persen," kata Direktur Polcomm Institute, Heri Budianto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).
Meski demikian, 17,96 responden menginginkan Jokowi berpasangan dengan sosok dari tokoh partai politik.
Selain itu, sebanyak 16,26 persen responden memilih Jokowi dipasangkan dengan tokoh kalangan profesional.
Sedangkan responden yang berharap sang presiden berpasangan dengan tokoh agama, sebanyak 13,59 persen.
Menurut Heri, alasan masyarakat menginginkan Jokowi berpasangan dengan bakal cawapres dari kalangan militer, karena dianggap lebih tegas. Hal itu dinilai cocok untuk melengkapi karakter Jokowi.
Sementara responden yang menginginkan Jokowi mengambil bakal cawapres dari kalangan partai politik, karena dianggap mampu mengakomodasi kepentingan sejumlah partai koalisi sehingga menghasilkan pemerintahan cenderung stabil.
Hal itu berbeda dengan penilaian responden yang memilih Jokowi berpasangan dari kalangan profesional. Mereka berharap, pemerintahan nantinya tak hanya menguntungkan kelompok politik tertentu.
Baca Juga: Survei: Mayoritas Responden Gamang Mengajukan Prabowo Capres 2019
Responden yang menginginkan Jokowi berpasangan dari tokoh agama, memunyai penilaian bahwa pemerintahan nantinya bakal lebih merepresentasikan umat Islam.
Mereka menilai, paduan Jokowi yang dianggap tokoh nasionalis, cocok berpasangan dengan persona religius sehingga mampu menghasilkan pemerintahan yang seimbang.
"Kalau mengenai presentasi daerah, responden menilai Jokowi sebaiknya mengambil sosok dari luar Pulau Jawa,” terangnya.
Survei melibatkan 1.200 responden di 34 Provinsi. Sedangkan metode yang digunakan yaitu multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin error 2,83 persen.
"Survei ini dilakukan pada tanggal 18 hingga 21 Maret," kata Heri.
Berita Terkait
-
Survei Polcomm: Elektabilitas Jokowi Masih Ungguli Prabowo
-
Soal Gatot Nurmantyo Daftar Jadi Capres, Gerindra Tidak Kompak
-
AGRA: Sertifikasi Tanah Jokowi Justru Menambah Monopoli Lahan
-
Jokowi: Indonesia Bangga Egy Maulana Dikontrak Lechia Gdansk
-
Jokowi: Silakan KPK Proses Puan Maharani dan Pramono Anung
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi