Suara.com - Pengacara Firman Wijaya menyebut Setya Novanto sudah mengakui perbuatannya dalam perkara korupsi KTP elektronik (e-KTP). Dengan begitu, Firman berharap permohonan justice collaborator dalam kasus e-KTP dapat dikabulkan.
Menurut Firman, usaha kliennya untuk mengembalikan uang sebesar Rp5 miliar ke KPK bentuk pertanggungjawaban kliennya dalam keterlibatan korupsi.
"Yang jelas keterangan terdakwa itu memang punya nilai, kedua dalam konteks justice collaborator beliau sudah mengakui perbuatannya dan mengembalikan uang sebesar Rp5 miliar. Itu perlu diapresiasi," ujar Firman di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018).
Menurut Firman, keterangan Novanto di dalam persidangan e-KTP sudah beberapa kali menyebut nama pejabat yang diduga menerima aliran dana e-KTP. Ia menyebut hal tersebut bagian dari pengakuan kliennya.
"Mengaku (melakukan) pertemuan-pertemuan, jam itu pun mengaku. Hanya konteks peristiwanya saja yang diluruskan. Jadi kita tunggu saja, saya rasa ini masih rally panjang lah," kata Firman.
Tetapi, hingga saat ini KPK menilai Novanto masih melakukan setengah hati dalam pengajuan JC, meski telah mengembangkan uang proyek e-KTP Rp5 miliar ke KPK. Sebab, di dalam persidangan Novanto masih belum mengakui perbuatan korupsinya secara tegas.
"Pengakuan itu tidak hanya verbal diucapkan. Pertama permohonan maaf itu sebuah pengakuan, kemudian kedua dia menjelaskan pertemuan-pertemuan itu termasuk dengan beberapa orang itu sudah termasuk pengakuan walaupun tidak dikenal istilah pengakuan, tapi keterangan terdakwa," kata dia.
"Ini yang harus dibaca kedudukan terdakwa, kemudian juga ada kaitan dengan jam Richard Mille. Beliau hanya menjelaskan peristiwanya ya itu bagian pengakuan beliau kemudian yang terakhir adalah pengembalian uang," Firman menambahkan.
Ia menambahkan, menjadi JC merupakan pilihan yang tidak mudah dan beresiko. Dengan begitu, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan bekas ketua DPR, bersedia kerja sama dengan KPK.
Dalam sidang sebelumnya, Novanto menyebut sejumlah nama yang diduga menerima uang e-KTP. Diantaranya petinggi PDIP Pramono Anung dan Puan Maharani. Keduannya disebut menerima 500 ribu dolar AS.
Terkait nama-nama yang sudah disebutkan Novanto, Firman mengatakan perlu pendalaman dari KPK untuk menjawab kesaksian Novanto di persidangan.
"Semua perlu pendalaman, ya kita tunggu saja. Kan belum selesai perkara yang lain. Perkara Pak Irvanto belum, perkara pak ini belum, kita tunggu saja," kata dia.
Berita Terkait
-
Pakar Hukum: Awasi Dana Asing ke NGO, Tapi Jangan Bungkam Kritik
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Reformasi Polri: Kompolnas Bakal Diperkuat Jadi Lembaga Independen dengan Kewenangan Eksekutorial
-
Mahfud MD: KPRP Rekomendasikan Rangkap Jabatan Polri Dibatasi Lewat UU ASN
-
Misteri Sopir Minibus Tewas Membiru di Cengkareng: Mesin Masih Menyala, Ada Obat-obatan di Dasbor
-
Penampakan Baju Lumat Andrie Yunus, Bukti Kejam Anggota BAIS di Persidangan
-
Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun
-
Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Internasional Wajib Kantongi Persetujuan Tertulis dari Sini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz