Suara.com - Pengacara Firman Wijaya menyebut Setya Novanto sudah mengakui perbuatannya dalam perkara korupsi KTP elektronik (e-KTP). Dengan begitu, Firman berharap permohonan justice collaborator dalam kasus e-KTP dapat dikabulkan.
Menurut Firman, usaha kliennya untuk mengembalikan uang sebesar Rp5 miliar ke KPK bentuk pertanggungjawaban kliennya dalam keterlibatan korupsi.
"Yang jelas keterangan terdakwa itu memang punya nilai, kedua dalam konteks justice collaborator beliau sudah mengakui perbuatannya dan mengembalikan uang sebesar Rp5 miliar. Itu perlu diapresiasi," ujar Firman di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018).
Menurut Firman, keterangan Novanto di dalam persidangan e-KTP sudah beberapa kali menyebut nama pejabat yang diduga menerima aliran dana e-KTP. Ia menyebut hal tersebut bagian dari pengakuan kliennya.
"Mengaku (melakukan) pertemuan-pertemuan, jam itu pun mengaku. Hanya konteks peristiwanya saja yang diluruskan. Jadi kita tunggu saja, saya rasa ini masih rally panjang lah," kata Firman.
Tetapi, hingga saat ini KPK menilai Novanto masih melakukan setengah hati dalam pengajuan JC, meski telah mengembangkan uang proyek e-KTP Rp5 miliar ke KPK. Sebab, di dalam persidangan Novanto masih belum mengakui perbuatan korupsinya secara tegas.
"Pengakuan itu tidak hanya verbal diucapkan. Pertama permohonan maaf itu sebuah pengakuan, kemudian kedua dia menjelaskan pertemuan-pertemuan itu termasuk dengan beberapa orang itu sudah termasuk pengakuan walaupun tidak dikenal istilah pengakuan, tapi keterangan terdakwa," kata dia.
"Ini yang harus dibaca kedudukan terdakwa, kemudian juga ada kaitan dengan jam Richard Mille. Beliau hanya menjelaskan peristiwanya ya itu bagian pengakuan beliau kemudian yang terakhir adalah pengembalian uang," Firman menambahkan.
Ia menambahkan, menjadi JC merupakan pilihan yang tidak mudah dan beresiko. Dengan begitu, ia mengapresiasi langkah yang dilakukan bekas ketua DPR, bersedia kerja sama dengan KPK.
Dalam sidang sebelumnya, Novanto menyebut sejumlah nama yang diduga menerima uang e-KTP. Diantaranya petinggi PDIP Pramono Anung dan Puan Maharani. Keduannya disebut menerima 500 ribu dolar AS.
Terkait nama-nama yang sudah disebutkan Novanto, Firman mengatakan perlu pendalaman dari KPK untuk menjawab kesaksian Novanto di persidangan.
"Semua perlu pendalaman, ya kita tunggu saja. Kan belum selesai perkara yang lain. Perkara Pak Irvanto belum, perkara pak ini belum, kita tunggu saja," kata dia.
Berita Terkait
-
Sindiran Pedas? Akademisi Sebut Jejak Sopir Sahroni, Noel, Setnov, Bahlil, hingga Haji Isam
-
Bukan di Bawah Bahlil, Golkar Siapkan Posisi 'Dewa' untuk Setya Novanto?
-
"Enaknya Jadi Setnov": Koruptor Rp 2,3 Triliun Bebas, Keadilan Jadi Lelucon?
-
Politisi NasDem Bela Remisi Setnov? 'Fine-Fine Saja' Lalu Singgung Amnesti Hasto dan Tom Lembong
-
Bebas dari Penjara, Kekayaan Setya Novanto Tembus Ratusan Miliar!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo