Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) sekolah menengah kejuruan (SMK).
"Dengan dibentuknya BLUD tersebut, diharapkan potensi siswa-siswi SMK di Jakarta dapat lebih berkembang," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Sopan Adrianto di Jakarta, Rabu (28/3/2018).
Akan ada 7 satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang akan dilibatkan dalam pembentukan BLUD tersebut. Di antaranya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Biro Hukum dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
"Sebetulnya kami sudah menginisiasi pembentukan BLUD SMK sejak 2015 lalu. Namun belum terealisasi sampai sekarang. Nanti ada tujuh SKPD yang akan terlibat di dalamnya," ujar Sopan.
Dengan adanya Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP-P1) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang saat ini sudah dilakukan, maka diharapkan dapat menjadi awal pembahasan pembentukan BLUD SMK.
"Sekarang ini tercatat ada sebanyak 78 SMK di Jakarta. Dari jumlah tersebut, baru 34 SMK di antaranya yang sudah mendapatkan sertifikat LSP-P1," tutur Sopan.
Dia pun berharap ke depannya akan lebih banyak lagi SMK di Jakarta yang mendapatkan sertifikat LSP-P1. Sementara itu, terkait pembentukan BLUD SMK, pihaknya akan segera menggelar rapat pembahasan. (Antara)
Berita Terkait
-
Anies: Jangan Sampai Proyek Pembangunan Tak Dirasakan Keluarga
-
Tujuh SMK di Jayapura Belum Terima Jatah Beras
-
Gerindra akan Tegur Kadernya yang Ngamuk karena Mobilnya Diderek
-
Ditemukan Makanan Kadaluarsa, Sandiaga Minta Warganya Tak Resah
-
Kepulauan Seribu Ubah Toilet Jongkok Demi Turis dari Asian Games
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu