Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menanggapi santai sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait baliho-baliho sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2019.
Cak Imin, demikan Muhaimin akrab disapa, mengatakan bahwa baliho dan poster dirinya dipasang oleh para sukarelawan di daerah secara spontan dan bukan diperintahkan oleh dirinya.
"Soal baliho itu spontanitas teman-teman saya di daerah. Sejak saya menyatakan bersedia jadi calon wakil presiden. Itu tanpa ada saya perintah dan koordinasi dengan teman-teman yang masang baliho dengan variasinya," kata Cak Imin di Pondok Pesantren NU Al Mansyuriah Ta'limusshibyan Bonder, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Senin (2/4/2018).
Menurut Cak Imin pemasangan baliho tersebut tidak perlu dipermasalahkan ataupun menjadi bahan perdebatan. Hal tersebut sah-sah saja dan setiap orang memiliki hak untuk itu.
"Itu biasa-biasa saja, biarkan itu hak politik mereka, hak politik kita. Tidak usah serius-serius," tegasnya seperti dilansir dari Antara.
Muhaimin mengakui meski intensif membangun komunikasi politik bersama Partai Gerindra dan Demokrat. Namun paling prioritas adalah dirinya berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.
"Sampai sekarang paling intensif komunikasi kita dengan Pak Jokowi. Bahkan satu Minggu yang lalu saya juga pernah berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Kalau lain kita tetap juga membuka diri," ujarnya.
Pembicaraan dengan Presiden Jokowi itu terkait calon wakil presiden. Bahkan dirinya pun optimistis menjadi calon wakil presiden.
"Tapi tentu finalnya pada Agustus nanti. Karena semua masih berjalan dinamis, diskusi dan dialog dengan partai politik," katanya.
Sebelumnya pada 30 Maret lalu, SBY melalui akun Facebooknya menyindir para politikus yang telah memasang baliho terkait capres dan cawapres jelang pemilihan umum 2019.
"Tidak bisa seorang tokoh lantas dengan gagah berani memasang fotonya di billboard, di baliho, di mana-mana, siap jadi capres siap jadi cawapres," kata SBY.
Partai Demokrat sendiri, jelas SBY, tak akan berbuat seperti itu. Pihaknya akan berhitung dengan matang sebelum mengusung capres atau cawapres.
Adapun Partai Demokrat santer dikabarkan akan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono, yang tak lain putra SBY sebagai capres atau cawapres di pemilu 2019 mendatang.
Berita Terkait
-
Di Balik Polemik: Mengapa Reformasi Polri di Bawah Presiden Dipilih Komisi III DPR?
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Cak Imin Ungkap Obrolan PKB Bareng Prabowo di Istana: dari Sistem Pilkada hingga Reshuffle?
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Siswa SD Akhiri Hidup: Menko PM Minta Pejabat Peka, Masyarakat Lapor Bila Sulit Ekonomi
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!