Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemerintah Provinsi Jakarta baru mulai mereview kinerja-kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum melakukan perombakan.
Sandiaga menuturkan tidak ada dinas yang diistimewakan dan akan melakukan proses perombakannya secara transparan serta berbasis profesionalitas.
"Kita semua ingin ada proses yang terbuka dan transparan dan berbasis profesionalisme tanpa ada like and dislike. Kita ingin kembali yang memiliki skill di rumpun tertentu bisa mengkhususkan diri dan kembangkan kariernya di sesuai dengan profesionalismenya," ujar Sandiaga di Jakarta Selatan, Rabu (4/4/2018).
Sandiaga menuturkan, pihaknya menargetkan mereview kinerja SKPD dalam beberapa minggu kedepan.
"Jadi kami targetnya proses reviewnya ini dimulai dalam beberapa minggu ke depan. Kita juga tak ingin terburu-buru, kita ingin ada semangat dari para SKPD maupun yang jabat sekarang dan semuanya itu tak mikirin ini secara berlebihan. Ini adalah bagian dari hal yang sangat lumrah di organisasi dan ini ditujukan untuk penyegaran dan pelayanan masyarakat yang lebih baik," kata dia.
Ketika ditanya apakah perombakan SKPD akan dilakukan pada April ini, Anies belum bisa memastikan. Menurutnya, dalam mereview, Pemprov akan melihat SKPD mana yang kosong lantaran ditinggal pensiun.
"Kita nggak mau canangkan harus April, prosesnya harus tuntas komprehensif dan kami mau secra periodik secara rutin akan terjadi penyegaran seperti ini. Kita harus bagi reviewnya mungkin setiap tahun kita lihat sesuai dengan, karena juga ada kekosongan-seperti pensiun, itu harus diisi," ucap Sandiaga Uno.
Lebih lanjut, Sandiaga Uno menambahkan nantinya akan ada kekosongan jabatan di pemprov lantaran ditinggal pensiun.
Jabatan tersebut yakni Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Dien Emmawati dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Priyono.
Baca Juga: 12 Kereta MRT Tiba dari Jepang di Tanjung Priok
"Bu Dien (Kepala BPMPKB) dari pemberdayaan dan perlindungan anak sudah pensiun. Pak Priyono (Kepala Dinas Tenaga Kerja) dan yang lain," jelasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Ekonomi Lagi Seret? Ini Cara Menuju Financial Freedom yang Bisa Kamu Coba!
-
Sandiaga Uno Kini Ingin Fokus Bisnis: Peluang Saya Ada di Dunia Usaha!
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Emiten Milik Sandiaga Uno SRTG Tekor Rp 2,43 Triliun di Kuartal III-2025
-
Pendidikan Widiyanti Putri vs Sandiaga Uno, Kinerja Jadi Menteri Pariwisata Dibandingkan
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki
-
WN China Tersangka Kasus Tambang Emas Kabur, Ditangkap Imigrasi di Entikong
-
Soroti Kematian Bocah SD di NTT, Hasto PDIP: Bangunlah Jiwanya, Tapi Anak Tak Bisa Beli Pena
-
Gus Ipul Ajak Para Kades Tindaklanjuti Arahan Presiden Kawal Data Kemiskinan
-
Wajah Ridwan Kamil Dicopot dari Underpass Depok, Ikon 'Jabar Juara' Akan Diganti Tokoh Lokal?
-
Kapolda Aceh ke Anggota: Jadilah Lilin, Walau Hancur Tetap Menerangi Sekitar
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Boni Hargens: Ide Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Presiden