Suara.com - Presiden Joko Widodo tampaknya sudah merasa risi terhadap kritikus-kritikus yang mengomentari dirinya tanpa didasarkan data maupun fakta.
Alhasil, Jokowi kekinian tampil lebih “galak” dan membalas kritik-kritik tersebut. Sikap Jokowi ini berbeda ketika dirinya baru-baru menjadi presiden, yang lebih banyak diam, tak membalas kritik tersebut.
"Sekarang masyarakat sudah dewasa, sudah matang, sudah mengerti, bisa membeda-bedakan. Semuanya kalau mengkritik itu ada datanya, berbasis data dan bisa mencarikan solusi alternatif," kata Jokowi dalam Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018 di Ballroom Puri Begawan, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/4/2018), seperti diwartakan Antara.
Ketika mengikuti acara penyerahan sertifikat tanah untuk warga di Kota Serang, Banten, Rabu (14/3), Jokowi juga mengakui sudah bosan terhadap orang maupun kelompok penyebar informasi hoaks yang menyebut dirinya erat terkait Partai Komunis Indonesia.
"Kita lihat di media sosial banyak kabar bohong, Presiden Jokowi kader PKI. Bagaimana, PKI bubar tahun 1965, sedangkan saya tahun 1961 baru lahir. Masak saya jadi anggota PKI sejak umur tiga tahun," tutur Jokowi kala itu.
Ia mengakui, telah melakukan pencarian terhadap pihak-pihak yang menyebar berita bohong itu sekaligus "dalang" di baliknya.
Namun, Jokowi menuturkan belum menemukan orang-orang dan kelompok penyebar hoaks tersebut.
"Saya jengkel (dituduh PKI). Nyari orangnya belum ketemu-ketemu. Awas saja, kalau ketemu, saya gebuk," tegasnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga sempat melontarkan pernyataan balasan, tatkala Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan Indonesia bisa bubar pada tahun 2030.
Baca Juga: Baim Wong: Saya Dulu Pengisap Ganja
Jokowi menilai pernyataan Prabowo itu sebagai bentuk pesimisme. Padahal, menurutnya, setiap pemimpin harus menebar rasa optimisme pada pengikutnya, bukan pesimisme.
"He-he-he-he, kita memandang ke depan itu dengan rasa optimisme. Kita memandang ke depan itu juga memberikan sebuah harapan lebih baik kepada anak-anak muda kita, kepada rakyat kita," tutur Jokowi setelah membuka acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Perindo di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu malam (21/3).
Bahkan, Jokowi sempat mengutarakan pernyataan “serangan balik” terhadap Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, tatkala mengkritiknya “ngibul” memakai program sertifikasi tanah rakyat.
Dalam diskusi di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Amien menuding Presiden Jokowi berbohong dalam program itu, sembari mengatakan bahwa sebagian besar tanah di Indonesia hanya dimiliki oleh segelintir orang.
Jokowi kala itu mengatakan, pemerintah siap dikritik apabila ada kebijakan yang selama ini dianggap melenceng atau tidak sesuai dengan aturan.
Tapi, Jokowi ingin kritik yang disampaikan dapat membangun untuk kebaikan bersama.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Bagikan 3.063 Sertifikat di Sukabumi
-
Prabowo Belum Dicapreskan, Sandiaga: Tak Mau Hanya Dengar Elite
-
Terkuak! Presiden Jokowi Bakal Jajal Motor Chopper di Sukabumi
-
Teka-teki Jokowi dan Motor Choppernya Jadi Viral di Facebook
-
Hadiri Konvensi Galang Kemajuan, Jokowi Minta Maaf Salah Kostum
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!