Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan sudah seharusnya Komisi Pemberantasn Korupsi melanjutkan penanganan perkara kasus dugaan korupsi Bank Century.
Kasus ini kembali menjadi sorotan publik setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan terkait kasus Bank Century yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada KPK. Dalam putusannya, KPK diminta untuk menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka.
"Kasus century kan itu memang mendapatkan perhatian publik yang sangat luas. Sebagai bagian dari upaya yang langsung atau tidak langsung itu terkait dengan pemilu saat itu," ujar Hasto seusai menghadiri acara di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (11/4/2018).
Menurut Hasto KPK harus menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut tanpa melihat di balik nama orang yang diduga terlibat korupsi Century.
"Kami nggak masuk ke ranah politik, proses hukumnya harus ditegakan, bukti-bukti material, fakta-fakta persidangan, PDIP hanya mengharapkan agar hukum harus ditegakkan sesuai dengan putusan tersebut," kata dia.
Tetapi, lembaga antirasuah, kata Hasto, harus hati-hati dalam menangani kasus ini. Apalagi saat menyelidiki dugaan keterlibatan Boediono.
"Nah kalau terkait dengan Pak Boediono, apa pun beliau adalah seorang wapres yang juga dalam situasi bukan pengambil keputusan saat itu, harus dilihat juga variabel yang memengaruhi keputusan itu," katanya.
Hasto tidak ingin upaya KPK dalam mengusut kasus ini nantinya dianggap kental dengan nuansa politik. Untuk itu KPK harus melihat dugaan keterlibatan Boediono dengan baik, sesuai dengan adab ketimuran.
"Terlebih apabila kalau berkaitan dengan kebijakan. Karena apapun Presiden dan Wapres itu kan terkait dengan kebijakan, itu kan tidak bisa diproses secara hukum ketika kebijakan itu betul didasari oleh kepentingan bangsa dan negara," ujar dia.
Baca Juga: KPK Pelajari Putusan Praperadilan soal Kasus Century
"Jadi lebih baik harus dilihat secara jernih apalagi ketika itu menyangkut dengan sosok pemimpin, baik presiden dan wapres, maupun mereka yang sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya," Hasto menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
-
Sudah di Indonesia, Jebolan Ajax Amsterdam Hilang dari Skuad
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
Terkini
-
Tol Fatmawati Gratis Bikin Macet Hilang? Ini Kata Gubernur Pramono
-
Istana Masih Teka-teki, Menakar Peluang Mahfud MD Kembali ke Kursi Panas Menko Polkam
-
Zulhas Dorong Pesantren Dirikan Koperasi Desa, Jadikan Pusat Ekonomi Umat
-
Geger Korupsi Haji Seret Kader PBNU, KH Marzuki Mustamar: KPK Angkut Saja Siapapun yang Salah!
-
Gebrakan Gubernur Papua Tengah: Gratiskan Sekolah untuk 24.481 Siswa, Beasiswa Kuliah Disiapkan
-
5 Fakta Demo Akbar 5.000 Ojol Hari Ini: Kepung Istana hingga DPR, Jakarta Waspada Macet!
-
Usai Video Perpisahan Penuh Haru Viral, Jabatan Kepsek SMP N 1 Prabumulih Dikembalikan
-
Iklan Pemerintah di Bioskop: Antara Transparansi dan Propaganda
-
Pencopotan Kepsek Roni Dicap Hoaks, Pernyataan Walkot Prabumulih Arlan Janggal?
-
Demo Ojol 17 September, Cek Rute Pengalihan Arus dan 5 Titik Neraka Kemacetan Ini!