Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan sudah seharusnya Komisi Pemberantasn Korupsi melanjutkan penanganan perkara kasus dugaan korupsi Bank Century.
Kasus ini kembali menjadi sorotan publik setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan terkait kasus Bank Century yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada KPK. Dalam putusannya, KPK diminta untuk menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka.
"Kasus century kan itu memang mendapatkan perhatian publik yang sangat luas. Sebagai bagian dari upaya yang langsung atau tidak langsung itu terkait dengan pemilu saat itu," ujar Hasto seusai menghadiri acara di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (11/4/2018).
Menurut Hasto KPK harus menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut tanpa melihat di balik nama orang yang diduga terlibat korupsi Century.
"Kami nggak masuk ke ranah politik, proses hukumnya harus ditegakan, bukti-bukti material, fakta-fakta persidangan, PDIP hanya mengharapkan agar hukum harus ditegakkan sesuai dengan putusan tersebut," kata dia.
Tetapi, lembaga antirasuah, kata Hasto, harus hati-hati dalam menangani kasus ini. Apalagi saat menyelidiki dugaan keterlibatan Boediono.
"Nah kalau terkait dengan Pak Boediono, apa pun beliau adalah seorang wapres yang juga dalam situasi bukan pengambil keputusan saat itu, harus dilihat juga variabel yang memengaruhi keputusan itu," katanya.
Hasto tidak ingin upaya KPK dalam mengusut kasus ini nantinya dianggap kental dengan nuansa politik. Untuk itu KPK harus melihat dugaan keterlibatan Boediono dengan baik, sesuai dengan adab ketimuran.
"Terlebih apabila kalau berkaitan dengan kebijakan. Karena apapun Presiden dan Wapres itu kan terkait dengan kebijakan, itu kan tidak bisa diproses secara hukum ketika kebijakan itu betul didasari oleh kepentingan bangsa dan negara," ujar dia.
Baca Juga: KPK Pelajari Putusan Praperadilan soal Kasus Century
"Jadi lebih baik harus dilihat secara jernih apalagi ketika itu menyangkut dengan sosok pemimpin, baik presiden dan wapres, maupun mereka yang sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya," Hasto menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Jangkauan Rudal Iran Kejutkan Dunia, Kota di Israel Luluh Lantak
-
Fasilitas Natanz Diserang Israel dan AS, Iran Waspada Bencana Nuklir
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya