Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemeriksaan gedung-gedung di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Kebanyakan gedung-gedung di kawasan tersebut merupakan wilayah industri.
Hal ini menyusul audit pemeriksaan ketaatan pengelolaan air gedung di kawasan Sudirman-Thamrin berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2013 tentang Sumur Resapan.
"Saya mengirimkan pesan kepada semuanya dengan adanya temuan ini kita kan terus kan sampai tuntas. Tidak akan berhenti pada jalan Sudirman-Thamrin. Di fase kedua akan melakukan di area industri di Jakarta Barat dan Jakarta Timur," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (11/4/2018).
Tak hanya itu, Anies menuturkan Pemprov DKI juga akan melakukan pemeriksaan rumah-rumah yang melanggar pergub tersebut.
"Kemudian kita juga nanti difase ketiga kita melakukan pada perumahan warga," kata dia.
Selain itu, Anies meminta gedung-gedung di kawasan Sudirman-Thamrin untuk menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah dan sumur resapan.
"Diberi waktu satu bulan untuk melakukan koreksi. Satu bulan untuk perbaikan mentaati semua peraturan yang ada baik peraturan perundangan, baik perda maupun pergub. Setelah itu kita akan evaluasi dan hasil evaluasinya akan diumumkan pada publik itu detail termasuk bila terjadi pengambilan air secara ilegal," ucap Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengingatkan jika tidak dilakukan koreksi SLF, Pemprov akan mencabut surat laik fungsi kepada pihak gedung yang tidak menaati Pergub tersebut.
"Konsekuensi terburuk apabila tidak dilakukan koreksi SLF nya bisa dicabut dan izin operasional pada semua yang berada digedung itu bisa dicabut. Jadi bukan hanya SLF nya tapi semua yang ada digedung itu akan kena impact, karena itu perbaiki semua. Kita ingin Jakarta menjadi kota yang lingkungan hidupnya terjaga, yang warganya taat pada peraturan," ucap Anies.
Ia pun menegaskan pihaknya akan melayangkan surat peringatan terkait larangan tersebut dalam waktu dekat.
"Jadi suratnya dalam proses mungkin besok atau lusa sudah pada menerima," tandasnya.
Berita Terkait
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Jakarta Siaga! Modifikasi Cuaca Rp200 Juta per Hari Dikerahkan Hadapi Hujan Ekstrem
-
Inflasi Jakarta Lebih Tinggi dari Nasional? Gubernur DKI Klaim Ekonomi Tetap Terkendali
-
Tanggul Jebol Terus? DKI Jakarta Siapkan Jurus Pamungkas Atasi Banjir Jati Padang!
-
Usai Jebol Bikin Banjir, Pramono Mau Kunjungi Tanggul Baswedan Besok
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting