Suara.com - Koordinator Lembaga Kontras, Yati Andriyani mengatakan, pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) hanya memperkeruh upaya penanganan terorisme. Hal tersebut disampaikan di Sekretariat Kontras, Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).
Pasalnya, Yati melihat dalam Undang-Undang No. 34 tentang TNI bahwa pembentukan tersebut harus berdasarkan keputusan politik negara. Akan tetapi, ia melihat ada kepentingan-kepentingan pribadi dalam proses pembentukan tersebut.
"Tapi secara politik akhir-akhir ini saya melihat justru memang ada manuver-manuver di sekeliling Jokowi dari para pembantunya yang tidak bisa dikontrol. Justru akhirnya memperkeruh upaya-upaya dalam persoalan ini," kata Yati.
Selain itu, Yati pun khawatir apabila Koopsusgab berjalan tanpa berlandaskan hukum normatif, akan lebih sulit terkontrol dalam prosesnya.
"Kalau dia dibentuk kemudian dipermanenkan, kemudian ada operasi-operasi yang sifatnya di luar penegakan hukum, bagaimana mengontrolnya?" ujarnya.
Yati pun menambahkan, jika Koopsusgab menggunakan peradilan militer sebagai payung hukum, ini tidak akan mampu mengontrol kinerja dari Koopsusgab.
"Sementara mekanisme untuk akuntabilitas TNI pun tidak ada. Kita cuma punya peradilan militer, dan itu pun masih jauh dari semangat reformasi hukum dan seterusnya pun begitu," tandasnya.
Berita Terkait
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Kronologi Hilangnya Bima Permana Putra: Janggal! Polisi Rilis Versi, Publik Meragukan
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
Sempat Dikira Hilang Usai Demo Ricuh, Eko Purnomo Ternyata Cari Nafkah Jadi Nelayan di Kalteng
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
- Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
Pilihan
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
Terkini
-
Longsor Freeport: 2 Pekerja Berhasil Ditemukan , 5 Orang Masih dalam Pencarian
-
Hitung-hitungan Jelang Muktamar X PPP: Mardiono Disebut Masih Kuat dari Agus Suparmanto
-
Jokowi Beri Arahan 'Prabowo-Gibran 2 Periode', Relawan Prabowo: Tergantung Masyarakat Memilih
-
DPR Desak Penghentian Sementara PSN Kebun Tebu Merauke: Hak Adat Tak Boleh Dikorbankan
-
Usai Pecat Anggota DPRD Gorontalo, PDIP Beri Pesan: Jangan Cederai Hati Rakyat!
-
Mahasiswa Green Leadership Academy Tanam Semangat Baru di Tabung Harmoni Hijau
-
Profil Alvin Akawijaya Putra, Bupati Buton Kontroversial yang Hilang Sebulan saat Dicari Mahasiswa
-
Mendagri Tito Sebut Bakal Ada 806 SPPG Baru: Lahannya Sudah Siap
-
'Warga Peduli Warga', 98 Resolution Network Bagikan Seribu Sembako untuk Ojol Jakarta
-
Perlindungan Pekerja: Menaker Ingatkan Pengemudi ODOL Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan