Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkap siapa saja pejabat publik yang sering melaporkan gratifikasi atau barang hadiah ke KPK.
Syarif menyebut dua nama, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
"Gratifikasi itu ada yang mau lapor dan ada yang tidak. Yang sering melapor siapa? Presiden dan wakil presiden," kata Syarif di Hotel JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018).
Meski begitu, Syarif lebih memuji Abdurrahman Muhammad Bakri, seorang pegawai yang bekerja sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah.
Bakri adalah orang yang paling tinggi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Kata Syarif, Bakri menyaingi Jokowi dan JK.
"Siapa yang paling tinggi? Itu pegawai KUA, yang masuk di koran itu. Setiap kali terima barang yang bukan haknya pasti dilaporkannya ke KPK," katanya.
Mantan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tersebut bahkan mengatakan prestasi Bakri sulit disaingi oleh Gubernur yang ada di seluruh Indonesia.
Pasalnya, hingga saat ini masih banyak gubernur yang tidak melaporkan gratifikasi ke KPK per tahun, bahkan selama periode kepemimpinannya.
"Yang lain-lain tidak, bahkan gubernur itu sampai satu tahun, satu periode nggak pernah melaporkan, itu banyak," kata Syarif.
Di sisi lain, Syarif mengungkap pejabat publik yang diangap tidak mendukung upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Mereka adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik daerah maupun pusat.
"Soal LHKPN, tapi terus terang, eksekutif itu lumayan patuh, tetapi kepatuhan DPRD sampe DPR pusat itu kurang dari 40 persen. Apa susahnya lapor LHKPN?," kata Syarif.
Berita Terkait
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Dipolisikan 40 Ormas Islam, Ade Armando Tantang Balik: Tunjukkan Bukti di Video Mana
-
Ada Info soal Jual Beli Titik SPPG, KSP Bakal Lakukan Sidak Cegah Potensi Korupsi di Program MBG
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab