Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkap siapa saja pejabat publik yang sering melaporkan gratifikasi atau barang hadiah ke KPK.
Syarif menyebut dua nama, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
"Gratifikasi itu ada yang mau lapor dan ada yang tidak. Yang sering melapor siapa? Presiden dan wakil presiden," kata Syarif di Hotel JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018).
Meski begitu, Syarif lebih memuji Abdurrahman Muhammad Bakri, seorang pegawai yang bekerja sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah.
Bakri adalah orang yang paling tinggi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Kata Syarif, Bakri menyaingi Jokowi dan JK.
"Siapa yang paling tinggi? Itu pegawai KUA, yang masuk di koran itu. Setiap kali terima barang yang bukan haknya pasti dilaporkannya ke KPK," katanya.
Mantan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tersebut bahkan mengatakan prestasi Bakri sulit disaingi oleh Gubernur yang ada di seluruh Indonesia.
Pasalnya, hingga saat ini masih banyak gubernur yang tidak melaporkan gratifikasi ke KPK per tahun, bahkan selama periode kepemimpinannya.
"Yang lain-lain tidak, bahkan gubernur itu sampai satu tahun, satu periode nggak pernah melaporkan, itu banyak," kata Syarif.
Di sisi lain, Syarif mengungkap pejabat publik yang diangap tidak mendukung upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Mereka adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik daerah maupun pusat.
"Soal LHKPN, tapi terus terang, eksekutif itu lumayan patuh, tetapi kepatuhan DPRD sampe DPR pusat itu kurang dari 40 persen. Apa susahnya lapor LHKPN?," kata Syarif.
Berita Terkait
-
Pakai Analogi 'Rekening Koran', Hasan Nasbi Tantang Balik Penuduh Ijazah Jokowi
-
Kagetnya Roy Suryo Usai Lihat LP di Polda Metro Jaya: Ternyata Jokowi Dalang Pelapor
-
KPK 'Obok-obok' Tiga Lokasi, Buru Bukti Fee Proyek Bupati Lampung Tengah
-
7 Fakta Panas Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, dari Adu Tuntutan Hingga Narasi Sesat
-
KPK Jelaskan Keterkaitan Zarof Ricar di Kasus Hasbi Hasan: Ada Bukti Percakapan
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
Terkini
-
Masuk Dakwaan, 80 Konten Instagram Ini Jadi Senjata Jaksa Jerat Aktivis Delpedro Marhaen Cs
-
Badan Gizi Nasional Dorong UMKM dan Masyarakat Lokal Jadi Tulang Punggung Program MBG
-
58 Layanan Masyarakat Diusulkan Dicoret dari Keterlibatan Polri, Ada Pembuatan SIM Hingga SKCK
-
Anggota DPR Dorong Satgas Pascabencana Sumatera Bekerja Cepat: Jangan Sekadar Rapat!
-
Jakarta Kebakaran Lagi, 10 Warung di Kalideres Ludes Terbakar
-
Pemprov Aceh Surati PBB Minta Bantuan, Komisi II DPR: Tak Usah Diperdebatkan
-
Terungkap, Ada Nama Kakak Najwa Shihab di Grup Mas Menteri Core Team Nadiem Makarim
-
Gubsu Bobby Nasution: Pemerintah Pusat Sangat Membantu Pemulihan Pascabencana
-
Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Nasir Djamil: Bukan Berarti Pusat Tak Sanggup, Ini Misi Kemanusiaan
-
Kuasa Hukum Kerry Sebut Tak Ada Dakwaan Soal Pengoplosan BBM di Kasus Pertamina