Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkap siapa saja pejabat publik yang sering melaporkan gratifikasi atau barang hadiah ke KPK.
Syarif menyebut dua nama, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
"Gratifikasi itu ada yang mau lapor dan ada yang tidak. Yang sering melapor siapa? Presiden dan wakil presiden," kata Syarif di Hotel JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018).
Meski begitu, Syarif lebih memuji Abdurrahman Muhammad Bakri, seorang pegawai yang bekerja sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah.
Bakri adalah orang yang paling tinggi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Kata Syarif, Bakri menyaingi Jokowi dan JK.
"Siapa yang paling tinggi? Itu pegawai KUA, yang masuk di koran itu. Setiap kali terima barang yang bukan haknya pasti dilaporkannya ke KPK," katanya.
Mantan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tersebut bahkan mengatakan prestasi Bakri sulit disaingi oleh Gubernur yang ada di seluruh Indonesia.
Pasalnya, hingga saat ini masih banyak gubernur yang tidak melaporkan gratifikasi ke KPK per tahun, bahkan selama periode kepemimpinannya.
"Yang lain-lain tidak, bahkan gubernur itu sampai satu tahun, satu periode nggak pernah melaporkan, itu banyak," kata Syarif.
Di sisi lain, Syarif mengungkap pejabat publik yang diangap tidak mendukung upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Mereka adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik daerah maupun pusat.
"Soal LHKPN, tapi terus terang, eksekutif itu lumayan patuh, tetapi kepatuhan DPRD sampe DPR pusat itu kurang dari 40 persen. Apa susahnya lapor LHKPN?," kata Syarif.
Berita Terkait
-
Diangkut Mobil Tahanan ke RS Polri, Roy Suryo Bercelana Pendek, Dokter Tifa Berompi Oranye
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Survei LPI: Jokowi Jadi Magnet Dongkrak Citra Positif PSI
-
Kantor Imigrasi Denpasar Digeledah KPK, Buntut Skandal Eks Wamen Silmy Karim
-
Alasan KPK Minta Tambahan Anggaran ke DPR Rp898 Miliar
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM