Suara.com - PT Pos Indonesia (Persero) menggelar program “Mudik Gratis 2018” bagi masyarakat di kawasan Bandung Raya, Jawa Barat, yang akan mudik Lebaran ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah. Pemberangkatan akan dilakukan di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero), Jalan Cilaki No. 73, Kota Bandung, pada H-4 Lebaran, yaitu 11 Juni 2018.
VP PKBL Pos Indonesia, Suharto, menjelaskan, untuk melaksanakan program mudik gratis Idul Fitri 1439 H kali ini, pihaknya menyiapkan 11 bus berkapasitas rata-rata 47 tempat duduk. Ada sekitar 517 tiket bus yang diberikan secara gratis kepada pemudik di wilayah Bandung Raya.
"Ini merupakan program Kementerian (BUMN), yang pelaksanaannya dilakukan seluruh BUMN, termasuk Pos Indonesia. Pos Indonesia sendiri diberi target memulangkan 500 pemudik tahun ini," ujar Toto, Jabar, Jumat (25/5/2018).
Soal wilayah dan tujuan pemudik, Toto menjelaskan, Pos Indonesia, yang berkantor pusat di Bandung memilih pemudik yang merupakan warga Bandung dan sekitarnya. Untuk kota-kota lain, seperti DKI Jakarta, sudah ada BUMN lain yang menanganinya.
"Ada 3 kota yang dilayani dari Bandung, yakni menuju Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Kita tidak menarget atau membatasi kuota bus atau pemudik untuk program ini, tergantung peminat saja. Jumlah busnya akan disesuaikan dengan jumlah peminat ke masing-masing kota tujuan," jelasnya.
Siapapun Bisa Ikut Program Ini
Menurut Pos Indonesia, siapa pun bisa mengikuti program mudik gratis ini, tidak harus hanya customer Pos Indonesia. Jumlah anggota keluarga yang akan ikut mudik pun tidak dibatasi.
"Awalnya memang diperuntukan bagi customer Pos Indonesia saja, tapi kemudian kami berikan kemudahan, bukti transaksi sebagai syarat pendaftaan dihilangkan, jadi siapa saja bisa daftar. Hal yang paling penting, dia warga Bandung, memiliki KTP Bandung, dan kuotanya masih tersedia," papar Toto.
Cara mengikuti Mudik Gratis ini cukup mudah, calon pemudik tinggal mendaftar secara manual ke tempat pendaftaran yang ditetapkan, yaitu Kantor Pos Bandung, Jalan Asia Afrika; Kantor Pos Ujungberung, Jalan AH Nasution; Kantor Pos Cimahi, Jalan Gatot Subroto Kota Cimahi; Kantor Pos Soreang, Jalan Raya Soreang-Banjaran, Kabupaten Bandung; dan Kantor PKBL Pos Indonesia, Jalan Jakarta Kota Bandung.
Proses pendaftaran pemudik ini, kata Toto, dilakukan dengan menggunakan aplikasi khusus yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional.
"Caranya, mendaftar secara manual ke 5 kantor pos yang telah ditentukan. Cukup membawa fotocopy KTP. Untuk anak yang belum punya KTP, bisa mengggunakan ID number (NIK) di kartu keluarga (KK). Pendaftaran bisa dilakukan lewat aplikasi dengan database e-KTP. Jika sudah daftar di sini, tidak bisa daftar mudik gratis di BUMN lain," jelas Toto.
"Nantinya, saat mendaftar, pendaftar akan diberikan kupon, lalu datanya akan dimasukkan ke kementerian terkait dan Jasa Raharja. Selanjutnya, calon pemudik akan mendapat tiket yang bisa ditukar pada 4 - 6 Juni. Penukaran kupon dengan tiket ini sekaligus konfirmasi bahwa orang tersebut akan mengikuti mudik gratis pada 11 Juni," sambungnya.
Program Dapat Respons Baik
Program Mudik Gratis ini, ujar Toto, mendapat respons cukup baik dari masyarakat. Animo warga dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung sendiri cukup besar.
"Hingga Jumat (25/5/2018), pukul 12.00 WIB, tercatat sudah sekitar 64 persen atau 344 pendaftar dari kuota 500 pemudik. Kami targetkan akhir bulan (Mei) ini, pendaftaran sudah beres semua, sehingga di awal Juni, kita bisa konsentrasi pada persiapan dan pelaksanaan mudiknya," kata Toto.
Untuk mempermudah keberangkatan para pemudik dari luar Kota Bandung, pihaknya menyediakan bus yang akan membawa mereka ke titik pemberangkatan, yaitu di Kantor Pusat Pos Indonesia, Jalan Cilaki.
"Untuk wilayah Cimahi, kami memberi bantuan angkutan ke Bandung di Pusdikpom, dekat gerbang tol Baros. Demikian pula untuk wilayah Soreang, akan disiapkan bus di dekat gerbang tol Soreang. Untuk pemudik dari Ujungberung, bisa langsung ke lokasi pemberangkatan," sebutnya.
Berita Terkait
-
BUMN-Swasta Mulai Kolaborasi Perkuat Sistem Logistik Nasional
-
BLTS Rp900 Ribu Lewat Kantor Pos Belum Cair, Mensos Ungkap Alasannya
-
Pos Indonesia Hadirkan Layanan Plus dalam Pembayaran Pensiun Taspen dan ASABRI
-
Mensos Atasi Carut Marut Bansos Lewat Payment ID, Tapi Sadar Diri Nasib Lansia Gaptek di Pelosok
-
Pos Indonesia Pastikan Kemudahan Akses dan Tepat Sasaran: Percepatan Penyaluran BSU 2025 Wilayah 3T
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional