Suara.com - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menerapkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerahnya untuk mencegah praktik korupsi. Salah satunya ia membuat program "Lapor Hendi" sebagai media yang menampung, menjaring aspirasi dan keluhan masyarakat atas pelayanan publik.
Melalui "Lapor Hendi" itu warga Semarang mengadukan berbagai permasalahan yang dihadapi atas layanan secara langsung via SMS atau online. Dan laporan masyarakat di "Lapor Hendi" akan ditindaklanjuti maksimal dalam waktu lima hari.
"Dalam upaya mencegah korupsi kami melakukan transparansi, tidak boleh ada gratifikasi. Kemudian kami juga ada 'Lapor Hendi', semua warga bisa melaporkan apapun, jalan rusak, pelayanan birokrasi yang buruk, termasuk pungli," kata Hendrar Prihadi dalam diskusi bertajuk "Melawan Korupsi" di daerah yang diselenggarakan TII di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/5/2018).
Hendrar Prihadi menjelaskan, jika ada laporan dugaan pungutan liar atau pungli dalam pelayanan publik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat pemerintahan melalui "Lapor Hendi", maka terlapor akan dipanggil dimintai klarifikasi. Jika terbukti maka akan dijatuhi sanksi dan hukuman yang berlaku.
"Kalau ada laporan pungli oleh oknum ASN, kami akan panggil ASN-nya untuk dimintai klarifikasi. Kalau terbukti langsung kami jatihi sanksi," ujar pria yang biasa disapa Hendi itu.
Sanksinya yang diberikan kepada birokrasi atau pejabat pemerintahan yang melakukan pungli sesuai tingkat kesalahannya. Ada yang diturunkan jabatan, dicopot jabatan hingga pemberhentian.
"Selama tahun 2016-2017 di pemerintahan Semarang, ada 16 ASN diberhentikan, 9 ASN lepas jabatan, dan 29 ASN turun pangkat. Kebijakan kami tidak boleh ada ASN yang melakukan pungli. Ini untuk memberikan efek jera," terang Hendrar Prihadi.
Dia mengaku, sejak awal kepemimpinannya sebagai wali kota melakukan perubahan dalam menjalankan pemerintahan daerah dengan kebijakan kebijakan yang lebih dirasakan di tingkat bawah. Sebab, diawal ia memangku jabatan masyarakat Semarang apatis terhadap pemerintah Semarang.
Berita Terkait
-
Pesangon dan THR Tertahan, Mantan Buruh Sritex Demo Pengadilan
-
Amran Desak Pengusutan Tuntas Penyelundupan Bawang Bombay di Semarang
-
Perjalanan Rombongan Guru Jakarta Berakhir Duka: Hiace Tabrak Truk di Tol Semarang, 1 Tewas
-
Semarang Jadi Primadona Libur Nataru 2026, Kota Lama hingga Lawang Sewu Dipadati Wisatawan
-
Resmi Berpisah dengan PSIM Yogyakarta, Rafinha: Perasaan Saya Campur Aduk
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan