Suara.com - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menerapkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerahnya untuk mencegah praktik korupsi. Salah satunya ia membuat program "Lapor Hendi" sebagai media yang menampung, menjaring aspirasi dan keluhan masyarakat atas pelayanan publik.
Melalui "Lapor Hendi" itu warga Semarang mengadukan berbagai permasalahan yang dihadapi atas layanan secara langsung via SMS atau online. Dan laporan masyarakat di "Lapor Hendi" akan ditindaklanjuti maksimal dalam waktu lima hari.
"Dalam upaya mencegah korupsi kami melakukan transparansi, tidak boleh ada gratifikasi. Kemudian kami juga ada 'Lapor Hendi', semua warga bisa melaporkan apapun, jalan rusak, pelayanan birokrasi yang buruk, termasuk pungli," kata Hendrar Prihadi dalam diskusi bertajuk "Melawan Korupsi" di daerah yang diselenggarakan TII di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/5/2018).
Hendrar Prihadi menjelaskan, jika ada laporan dugaan pungutan liar atau pungli dalam pelayanan publik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat pemerintahan melalui "Lapor Hendi", maka terlapor akan dipanggil dimintai klarifikasi. Jika terbukti maka akan dijatuhi sanksi dan hukuman yang berlaku.
"Kalau ada laporan pungli oleh oknum ASN, kami akan panggil ASN-nya untuk dimintai klarifikasi. Kalau terbukti langsung kami jatihi sanksi," ujar pria yang biasa disapa Hendi itu.
Sanksinya yang diberikan kepada birokrasi atau pejabat pemerintahan yang melakukan pungli sesuai tingkat kesalahannya. Ada yang diturunkan jabatan, dicopot jabatan hingga pemberhentian.
"Selama tahun 2016-2017 di pemerintahan Semarang, ada 16 ASN diberhentikan, 9 ASN lepas jabatan, dan 29 ASN turun pangkat. Kebijakan kami tidak boleh ada ASN yang melakukan pungli. Ini untuk memberikan efek jera," terang Hendrar Prihadi.
Dia mengaku, sejak awal kepemimpinannya sebagai wali kota melakukan perubahan dalam menjalankan pemerintahan daerah dengan kebijakan kebijakan yang lebih dirasakan di tingkat bawah. Sebab, diawal ia memangku jabatan masyarakat Semarang apatis terhadap pemerintah Semarang.
Berita Terkait
-
Modus Pungli dan Titipan dalam SPMB 2026, dari Uang Bangku hingga Rekayasa Domisili
-
Keracunan atau Apa? 8 Fakta Tewasnya Sekeluarga di Tenda Kamping Temanggung
-
Proyek Tol Semarang-Demak Seksi 1B Capai 83 Persen
-
Dari AI hingga Hoaks, Jateng Media Summit 2026 Bahas Tantangan Berat Media Lokal
-
Jateng Media Summit 2026 Dorong Pemda Perkuat Strategi Digital untuk Tangkal Hoaks
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
- Ironi Letjen Lodewyk Pusung: 32 Tahun Setia di Militer, Tumbang dalam 1,5 Tahun Urus Gizi Nasional
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Seminar KAGAMA HSE UGM: Atasi Bencana Hidrometeorologi Melalui Rehabilitasi Lanskap Berkelanjutan
-
BGN Akan Benahi Dapur MBG, Satu Kecamatan Ditargetkan Cukup Dilayani Enam SPPG
-
Kasus Korupsi MBG, Begini Nasib Motor Listrik Hasil Mark Up dan SPPG yang Terafiliasi Dadan Cs
-
Alasan BGN Libatkan TNI dalam Jajaran Pimpinan: Butuh Ahli Teritorial!
-
Kejagung Sebut Aliran Dana Dadan Cs Berasal dari Insentif SPPG Rp6 Juta Per Hari
-
Noel Tuding KPK Jadi Alat Oligarki dan Beri Peringatan Keras untuk Prabowo
-
Jangan Tunggu Harga Obat Meroket, DPR Desak Pemerintah Percepat Kemandirian Farmasi
-
Ditendang, Dipukul hingga Mati di Laut: Derita ABK Indonesia di Armada Cumi-Cumi Dunia
-
Kode Malaikat, Vokalis, dan Gitaris: Arti Sandi Rahasia Aliran Uang dalam Skandal Imigrasi
-
Timwas Sebut Haji 2026 Bagus, Tapi Fasilitas di Mina Masih Jadi PR