Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi politisi menjelang pesta demokrasi. Terutama dari kata-kata politisi.
Tahun 2018 dan 2019, Indonesia akan diramaikan dengan Pemilihan Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, Wakil Presiden serta anggota legislatif pusat dan daerah.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan 3.026 sertifikat tanah untuk masyarakat di Asrama Haji, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (31/5/2018). Adapun rinciannya 1.500 sertifikat untuk warga Jakarta Timur, 526 sertifikat untuk warga Kabupaten Bekasi, dan 1.000 sertifikat untuk masyarakat Kota Bekasi.
"Jangan dikompori-kompori para politisi mau. Pakai akal jernih kita (untuk mencerna ucapan)," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang besar. Dimana, 263 juta penduduknya tersebar di 17 ribu pulau.
Menurutnya, Indonesia akan rugi kalau pesta demokrasi di tanah air diwarnai dengan kericuhan yang berujung retaknya masyarakat.
"Sekrang kita dilihat bangsa lain itu sangat rukun, bangsa yang snagat santun, ramah. Jangan sampai karena pilihan politik kita menjadi tidak rukun," kata Jokowi.
Terkait calon pemimpin, Jokowi mempersilakan pada masyarakat untuk menentukan pilihannya sendiri. Meski begitu, ia meminta pada warga negara yang memiliki hak pilih untuk menentukan calon yang dianggap paling baik.
"Pilih mana yang paling baik, setelah itu sudah. Pesta demokrasi, pilihan politiki berbeda tidak apa-apa. Jangan sampai meretakkan hubungan kita sebagai saudara sebangsa se tanah air," jelas Jokowi.
Lebih jauh Kepala Negara mengatakan, akan memakan biaya besar apabila pesta demokrasi diwarnai dengan kericuhan. Kalau itu terjadi yang akan rugi, kata Jokowi, adalah seluruh masyarakat Indonesia.
"Rugi besar kita kalau seperti itu. Kalau pemilihan Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, silakan pilih pemimpin yang paling baik," kata Jokowi.
"Setelah itu kembali, jangan mau dikompor-kompori, sehingga sama tetangga nggk saling sapa. Dengan teman nggk saling sapa, antarkampung nggk saling rukun. Gara-gara dikompori ini-ini," Jokowi menambahkan.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Bertemu Jokowi Minta Perpres Gaji BPIP Dicabut
-
Sosok Cendekiawan Muslim Dawam Rahardjo di Mata Presiden Jokowi
-
Melihat Kembali Janji Jokowi-JK Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM
-
Jokowi Akan Bertemu Korban HAM, Melanie Subono Menang Taruhan
-
Amien Rais Disarankan Banyak Berzikir daripada Suudzan ke Jokowi
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada