Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi politisi menjelang pesta demokrasi. Terutama dari kata-kata politisi.
Tahun 2018 dan 2019, Indonesia akan diramaikan dengan Pemilihan Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, Wakil Presiden serta anggota legislatif pusat dan daerah.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan 3.026 sertifikat tanah untuk masyarakat di Asrama Haji, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (31/5/2018). Adapun rinciannya 1.500 sertifikat untuk warga Jakarta Timur, 526 sertifikat untuk warga Kabupaten Bekasi, dan 1.000 sertifikat untuk masyarakat Kota Bekasi.
"Jangan dikompori-kompori para politisi mau. Pakai akal jernih kita (untuk mencerna ucapan)," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang besar. Dimana, 263 juta penduduknya tersebar di 17 ribu pulau.
Menurutnya, Indonesia akan rugi kalau pesta demokrasi di tanah air diwarnai dengan kericuhan yang berujung retaknya masyarakat.
"Sekrang kita dilihat bangsa lain itu sangat rukun, bangsa yang snagat santun, ramah. Jangan sampai karena pilihan politik kita menjadi tidak rukun," kata Jokowi.
Terkait calon pemimpin, Jokowi mempersilakan pada masyarakat untuk menentukan pilihannya sendiri. Meski begitu, ia meminta pada warga negara yang memiliki hak pilih untuk menentukan calon yang dianggap paling baik.
"Pilih mana yang paling baik, setelah itu sudah. Pesta demokrasi, pilihan politiki berbeda tidak apa-apa. Jangan sampai meretakkan hubungan kita sebagai saudara sebangsa se tanah air," jelas Jokowi.
Lebih jauh Kepala Negara mengatakan, akan memakan biaya besar apabila pesta demokrasi diwarnai dengan kericuhan. Kalau itu terjadi yang akan rugi, kata Jokowi, adalah seluruh masyarakat Indonesia.
"Rugi besar kita kalau seperti itu. Kalau pemilihan Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, silakan pilih pemimpin yang paling baik," kata Jokowi.
"Setelah itu kembali, jangan mau dikompor-kompori, sehingga sama tetangga nggk saling sapa. Dengan teman nggk saling sapa, antarkampung nggk saling rukun. Gara-gara dikompori ini-ini," Jokowi menambahkan.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Bertemu Jokowi Minta Perpres Gaji BPIP Dicabut
-
Sosok Cendekiawan Muslim Dawam Rahardjo di Mata Presiden Jokowi
-
Melihat Kembali Janji Jokowi-JK Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM
-
Jokowi Akan Bertemu Korban HAM, Melanie Subono Menang Taruhan
-
Amien Rais Disarankan Banyak Berzikir daripada Suudzan ke Jokowi
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Jadi Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman Punya Kesamaan Taktik dengan STY
-
Kelangsungan Usaha Tidak Jelas, Saham Toba Pulp Lestari (INRU) Digembok BEI Usai Titah Prabowo
Terkini
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
-
PKS Kutuk Keras Pembunuhan Sadis Anak Kadernya di Cilegon: Setiap Anak Punya Hak Hidup!
-
Babak Baru Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, 15 Tersangka Segera Disidang!
-
KPK Tangkap Jaksa di Banten, Sinyal Keras Perang Korupsi Antar Aparat?
-
DPR Minta Penanganan Luar Biasa untuk Bencana Aceh, Bendera Putih Jadi Alarm Keras
-
Ayah Korban Diperiksa, Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Rumah Mewah Cilegon Masih Gelap?
-
Gubernur Bobby Nasution Jamin Stok Pangan Aman Jelang Nataru
-
KPK Konfirmasi: Ada Jaksa yang Ditangkap Saat OTT di Wilayah Tangerang
-
Pramono Anung Tantang Gen Z Jakarta Atasi Macet dan Sampah, Hadiahnya Jalan-Jalan ke New York
-
Neraka 'Online Scam' ASEAN, Kemiskinan Jadi Umpan Ribuan WNI Jadi Korban TPPO