Suara.com - BNP2TKI dan KBRI Riyadh memfasilitasi kepulangan 2 orang pekerja migran Indonesia (PMI), yaitu sepasang suami-istri bernama Anies Hambali dan Fitri Ariyanti asal Jawa Timur. Keduanya minta bantuan KBRI Riyadh untuk bisa pulang ke Indonesia, karena sang suami sakit dan ingin mendapatkan upaya penyembuhan di Tanah Air.
Awalnya, kedua PMI ini sulit kembali ke Indonesia, karena kafil Anies, yang bernama Dr. Fadh, tidak mengizinkannya pulang, dengan alasan masih memiliki tanggungan utang dari kerja sama bisnis katering untuk jamaah haji/umrah sebesar lebih dari SAR 100.000. Demikian juga dengan kafil Fitri, yang bernama Muhammad Kassar, keberatan mengizinkan Fitri kembali ke Tanah Air bersama suami, karena sulit mendatangkan pekerja baru dari Indonesia.
Upaya KBRI Riyadh untuk bernegosiasi dengan kedua kafil tersebut membuahkan hasil, karena mengizinkan Anies kembali ke Indonesia dan menurunkan tuntutan pembayaran utang dari SAR 100.000 menjadi SAR 60.000, yang akan dibayarkan setelah Anies kembali ke Indonesia dan sembuh dari penyakitnya.
Begitu pula, dengan Muhammad Kassar, yang juga mengizinkan Fitri pulang, setelah diyakinkan bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi tengah berunding agar bisa mendatangkan pekerja Indonesia ke Arab Saudi.
Kedua PMI tersebut tiba di Indonesia pada 29 Mei 2018, pukul 18.00 WIB, didampingi Pejabat Fungsi Konsuler KBRI Riyadh, Agus Hidayatulloh, dan diserahterimakan kepada petugas BNP2TKI yang bertugas di Common Use Lounge, Bandara Soekarno Hatta, untuk kemudian dapat difasilitasi kepulangannya hingga ke daerah asalnya di Jombang. Sebelumnya Anies akan cuci darah di RS. Polri, Kramatjati, untuk penanganan terhadap diabetes dan hepatitis B-nya.
Kepala LP3TKI Surabaya, Ma’rub menyampaikan, sampai Rabu 30 Mei 2018, yang bersangkutan masih dalam penanganan kesehatan di RS. Polri, Kramatjati.
“Namun LP3TKI Surabaya sudah mempersiapkan mobil ambulans dan sudah berkoordinasi dengan RS Jemursari, Surabaya, untuk mempersiapkan kedatangan dan penanganan medis, juga pemulangan ke daerah asalnya di Jombang” ungkap Ma’rub.
Berita Terkait
-
Remitansi Pekerja Migran melalui BRI Lonjak 27,7 Persen di Momen Lebaran 1447 H
-
Timur Tengah Memanas, KBRI Riyadh Minta WNI Siapkan Dokumen dan Segera Lapor Diri
-
Fokus Lulusan SMK-SMA: Inilah Syarat Baru Pemerintah Agar TKI Bisa Kerja di Luar Negeri
-
Dilema WNI Bermasalah di Kamboja, Korban Perdagangan Orang atau Operator Penipuan?
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Belanja Pegawai Mau Dibatasi 30 Persen APBD, Pemprov DKI Pastikan PPPK Jakarta Tak Dikorbankan
-
Earth Hour 2026: Pertamina Hemat 9 MW Energi dan Tekan 2 Ton Emisi CO2
-
Arus Balik Lebaran 2026 Melandai, Jasa Marga: 2,9 Juta Kendaraan Sudah Masuk Jakarta
-
Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor