Suara.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian membeberkan anggaran Polri untuk tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2018. Bahkan, penurunan hingga mencapai Rp 18,1 triliun.
Hal itu Tito sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, yang membahas alokasi pagu indikatif anggaran Polri di tahun 2019 yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas, Selasa (5/6/2018) hari ini.
Tito menjelaskan, di dalam surat Kapolri nomor B/1563/III/Ren.2.1/2018 per 14 Maret 2018 diusulkan rencana kegiatan Polri tahun 2019 sebesar Rp 126,8 triliun.
"Rp 126,8 triliun itu dialokasikan untuk tiga pos, yakni untuk belanja pegawai sebesar Rp 49,9 triliun, belanja barang Rp36,5 triliun dan belanja modal Rp 40,3 triliun," kata Tito.
Namun demikian, sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor S-269/MK.02/2018 dan nomor B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 per 16 April 2018 pagu indikatif ditetapkan sebesar Rp76,9 triliun. Termasuk tambahan anggaran untuk pengamanan pemilu sebesar Rp 2,3 triliun.
Menurut dia, pagu indikatif ini hanya terpenuhi 60,62 persen dari usulan awal Polri sebesar Rp126,8 triliun. Bahkan, pagu indikatif 2019 ini lebih kecil dari alokasi anggaran Polri di tahun 2018 sebesar Rp95 triliun.
"Secara umum berkurang sebesar Rp18,1 triliun atau minus 19,08 persen," ujar Tito.
Menurut Tito, pagu indikatif 2019 itu belum mencukupi kebutuhan minimal anggaran Polri, terutama yang bersumber dari rupiah murni.
"Pagu indikatif itu cukup jauh dari usulan Rp 120an triliun dan cukup jauh di bawah alokasi anggaran di tahun 2018 yang Rp 95 triliun," kata Tito.
Ia mengatakan, pemangkasan anggaran tersebut berdampak pada belanja pegawai.
"Sekarang baru 53 persen, sementara beberapa instansi lain sudah 100 persen. Saya sebagai pimpinan ada tambahan tunjangan kinerja agar kesejahteraan baik. Kalau baik maka bisa didorong kerja maksimal," kata Tito.
Ia pun meminta Komisi III DPR agar Polri mendapatkan panambahan anggaran dari sumber rupiah murni sebesar Rp 44,4 triliun.
Dengan rincian untuk tiga alokasi. Belanja pegawai sebesar Rp 6,7 triliun, belanja barang sebesar Rp 5 triliun dan belanja modal sebesar Rp 32,6 triliun.
"Belanja modal diantaranya untuk pembangunan fasilitas gedung kantor Polda, Polres dan Polsek. Kami berharap usulan kamu dipenuhi DPR dan Pemerintah. Kami ingin anggaran ideal sesuai dengan kemampuan negara," kata Tito.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka
-
Si Jago Merah Mengamuk di Kemanggisan, Warung Gado-Gado Ludes Terbakar