Suara.com - Waki Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi mundurnya Yudi Latif dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut Fadli langkah Yudi mencerminkan sifat pancasila.
Pengumuman Yudi mundur disampaikan lewat Akun Facebooknya, Yudi Latif Dua. Yudi sudah 1 tahun pimpin BPIP sejak, Kamis (7/6/2017) kemarin. Sebelumnya, badan yang dia pimpin itu bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
"Saya apresiasi Yudi Latief, ini baru tindakan Pancasilais yang nyata," kata Zon lewat akun Twitternya, @FadliZon, Jumat (8/6/2018) pagi.
Sebelum Yudi mundur, sempat heboh gaji fantastis pimpinan BPIP. Terutama gaji yang didapat Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri.
Fadli Zon mengkritik gaji besar yang diterima Mega sampai Rp 112.548.000 per bulan. Sedangkan jajaran anggotanya mencapai Rp 100.811.000 per bulan.
Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.
"Saya kira ini bertentangan dengan prinsip penghematan uang anggaran negara dan reformasi birokrasi. Padahal, BPIP ini kan lembaga nonstruktural,” kritik Fadli seusai melakukan pertemuan dengan Gubernur DIY di Kantor Kepatihan, Senin (28/5/2018) lalu.
Menurutnya, kebijakan presiden memberikan hak keuangan itu sangat lucu. Terlebih masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan uang untuk lepas dari kemiskinan, semisal tenaga honorarium. Karenanya, Fadli meminta Presiden Jokowi meninjau ulang perpres tersebut. Terutama mengenai standarisasi gaji BPIP karena terbilang tak masuk akal.
“Apalagi BPIP kan tergolong lembaga yang tak menghasilkan kas masuk negara. Sebaiknya direvisi,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Selama Jadi Kepala BPIP, Yudi Latif Klaim Bekerja Tak Kenal Waktu
-
Yudi Latif: Dewan Pengarah dan Pelaksana Belum Dapat Hak Keuangan
-
Yudi Latif Mundur dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
-
Menko Perekonomian Minta Tambahan Anggaran Rp 68,512 Miliar
-
MA Minta Tambah Rp 3 Triliun untuk Bangun Rumah Hakim
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN