Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengajukan anggaran sebesar Rp 482,68 miliar untuk tahun anggaran 2019. Angka lebih tinggi dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 414,168 miliar. Artinya ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp 68,512 miliar.
Anggaran itu dia minta saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di gedung DPR, Jakarta Selatan, Kami (7/6/2018). Raker kali ini, Darmin dengan DPR membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) tahun anggaran 2019.
Darmin mengungkapkan, usulan tambahan anggaran tersebut menyusul ada satu program yang tengah digiatkan oleh pemerintah. Program itu bernama program Online Single Submission atau OSS.
Pasalnya, untuk merealisasikan program tersebut membutuhkan anggaranyang cukup besar. Diperkirakan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 68,5 miliar untuk menerapkan OSS.
“Dengan percepatan perizinan berusaha yang tadinya pakai IT. Tadinya itu rencananya dilaksanakan BKPM kita sudah siapkan semuanya," katanya.
Darmin berharap, dengan adanya tambahan dana pelaksanaan OSS bisa lebih maksiml dan dapat berdampak positif bagi investasi dalam negeri.
“Karena nantinya perizinan investasi menjadi lebih cepat dan mudah sehingga bisa mendongkrak perekonomian lebih baik lagi,” katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
- BPJS PBI Tiba-Tiba Nonaktif di 2026? Cek Cara Memperbarui Data Desil DTSEN untuk Reaktivasi
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Pelabuhan Karimun Masuk Radar Sanksi Uni Eropa terkait Distribusi Minyak Rusia
-
Strategi Bank Mandiri Taspen Perkuat Ekosistem Pensiunan
-
Pandu Sjahrir: Moodys Hanya Minta Kejelasan Arah Kebijakan Pemerintah
-
Kemenhub Deadline Kapal Penyeberangan: Bereskan Izin atau Dilarang Mudik
-
Kilau Emas Menggoda, Pembiayaan BCA Syariah Melesat 238 Persen
-
Antisipasi Mudik Lebaran 2026, KSOP Tanjung Wangi Siagakan 55 Kapal di Selat Bali
-
Skandal Ribuan Kontainer China: Mafia Impor Diduga Gerogoti Institusi Bea Cukai
-
Kinerja 2025 Moncer, Analyst Rekomendasikan 'BUY' Saham BRIS
-
BPDP Akui Produktivitas Sawit Indonesia Kalah dari Malaysia
-
Pemerintah Umumkan Jadwal WFA Periode Ramadan-Lebaran, Berlaku buat ASN dan Swasta