Suara.com - Cendikiawan sosial Yudi Latif memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Yudi cerita di balik mundurnya sebagai kepala BPIP itu.
Dalam tulisannya di Akun Facebooknya, Yudi Latif Dua, Yudi cerita jika, Kamis (7/6/2018) kemarin, tepat setahun dia menjabat Kepala BPIP. Sebelumnya, badan yang dia pimpin itu bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
"Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar," tulis Yudi dalam Facebooknya, Jumat (8/6/2018) pagi.
Soal anggaran, Yudi menyebut BPIP baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar Rp 7 miliar. Sejak dilantik, 7 Juni 2017, Yudi awalnya dibantu oleh 3 orang deputi. Duit yang dikeluarkan itu menggunakan tahun anggaran telah berjalan. Sementara sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBN Perubahan.
"Dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun," kata Yudi.
Yudi pun menyinggung soal kewenangan BPIP dalam Perppres. Kata dia, BPIP hampir tidak punya kewenangan untuk eksekusi langsung anggaran. Sehingga, kemampuan mengoptimalkan kinerja tenaga terbatas.
"Setelah setahun bekerja, seluruh personil di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden. Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri. Mengingat keterbatasan kewenangan lembaga yang telah disebutkan. Dan ternyata, perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP memakan waktu yang lama, karena berbagai prosedur yang harus dilalui," tulis Yudi lagi.
Berita Terkait
-
Yudi Latif Mundur dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
-
Rektor IPB Akui Kampusnya Pernah Berkembang Aliran Sesat
-
Ngabalin Beberkan Alasan Presiden Beri Gaji Tinggi untuk BPIP
-
Mahfud MD Pasang Badan Hadapi Polemik Gaji Anggota BPIP
-
Kader PDIP Geruduk Radar Bogor, Eva: Ada Aksi, Timbul Reaksi
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
Terkini
-
Kasus Pembubaran Ibadah GMS Bantul: Polda DIY Periksa 31 Saksi, Segera Tetapkan Tersangka!
-
Pramono Anung Beberkan Proyek Strategis DKI, dari RS Internasional hingga Perpanjangan LRT Jakarta
-
Tepis Tuduhan Langgar HAM, Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo
-
Ketua BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPP 2025 ke DPR, Bapanas Jadi Satu-satunya Raih WDP
-
DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030
-
Reaksi Roy Suryo Saat Bidkum Polda Metro Jaya Bacakan Jawaban Permohonan
-
Puan Maharani Pimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Hari Ini: 293 Anggota Hadir, Ini Agendanya
-
Terseret Kasus Haji Kemenag, Eks Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan Penyidik KPK
-
Hakim Ungkap Putusan Kasus Nadiem Makarim Mencapai 1.146 Halaman
-
IPAL Dibangun, Bau Kali Krukut di Taman Bendera Pusaka Mulai Ditangani