Mudik Lebaran, Ribuan TKI Bersiap Lintasi Selat Malaka

Suara.com - Ribuan Tenaga Kerja Indonesia yang tinggal di Lembah Klang Malaysia, Sabtu, mulai mudik melintasi laut Selat Malaka untuk merayakan Idul Fitri 1439 Hijriah.

Lembah Klang adalah kawasan di Malaysia yang terdiri atas Kuala Lumpur dan pinggir kota, meliputi kawasan kota dan kota besar di Negeri Selangor.

Pemantauan di Dermaga ASA Niaga Harbor City menemukan banyak TKI telah menunggu sejak semalam untuk memesan tiket pulang.

"Saya membeli tiket feri kembali ke kampung halama di Aceh pekan lalu," ujar Aldian (36).

Dia mengatakan tiket murah dan ruang yang nyaman di feri membuatnya memilih transportasi laut daripada melalui transportasi udara.

Sebanyak 20 orang TKI bersiap-siap mudik ke Tanah Air dengan difasilitasi tiket secara gratis oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Remittance, Minggu (10/6), dengan tujuan Jakarta.

Direktur Eksekutif ASA Group Azrin Shaari mengatakan pada tahun ini sekitar 30.000 orang Indonesia akan melakukan perjalanan ke negara asal mereka dalam enam hari pertama untuk berlebaran.

Azrin mengatakan setiap hari perusahaan memberangkatkan 15 feri untuk mengangkut 5.000 orang Indonesia ke Dermaga Dumai dan Dermaga Tanjong Balai Asahan di Indonesia.

"Setiap feri menampung 400 penumpang. Jika ke Dumai, perjalanan memakan waktu tiga setengah jam dan dengan tiket RM130.

Kalau ke Tanjong Balai Asahan empat setengah jam dengan tiket RM140," katanya.

Duta Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur Rusdi Kirana mengatakan pihaknya pada Jumat (8/6) melakukan pemantauan mudik WNI di Kuching yang memanfaatkan libur panjang.

"Karena libur panjang sepuluh hari sehingga mereka berbondong-bondong pulang. Ada baiknya juga libur sepuluh hari," katanya.

Tentang imbauan agar tidak menggunakan tongkang, dia mengatakan sebaiknya persoalan TKI diselesaikan sehingga mereka tidak menggunakan "jalan tikus" atau jalur ilegal.

"Seharusnya tongkang yang muatnya 30 orang jadi 50 orang saat ombak besar dia pecah. Saat saya ke Sarawak semua mencari pekerja kita. Kalau izin tidak dikeluarkan akhirnya menggunakan jalan tikus dan ilegal," katanya. (Antara)