Suara.com - Dirjen Perhubungan Udara (Hubud) kembali meminta penumpang untuk lebih bijaksana dan teliti sebelum membeli tiket penerbangan Lebaran tahun ini, baik di agen travel maupun secara online. Beberapa hal yang perlu diteliti antara lain, biaya yang dibebankan dan jenis penerbangannya, langsung atau transit.
Menurut Dirjen Hubud, Agus Santoso, semua biaya dalam tiket sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan no. PM 14 tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
"Dalam PM, ada harga tertinggi tarif tiap rute langsung (bukan transit) setiap rute domestik kelas ekonomi saja, bukan yang lain. Silakan masyarakat mengeceknya sebelum membeli tiket," ujarnya, Jakarta, baru-baru ini.
Pada prinsipnya, lanjut Agus, maskapai tidak boleh menjual tarif pesawat di atas yang sudah ditetapkan pemerintah. Maskapai yang melanggar akan dikenakan sanksi peringatan hingga pembekuan rute penerbangan.
Ia menambahkan, tarif bukan harga tiket. Untuk menjadi harga tiket, tarif masih ditambah pajak dan asuransi. Selain itu, tarif juga harus disesuaikan dengan layanan di maskapai.
Untuk maskapai full service seperti Garuda Indonesia dan Batik Air, boleh menjual tarif sebesar 100 persen. Untuk medium service, seperti Sriwijaya dan NAM Air, boleh menjual maksimal 90 persen dan LCC, seperti Lion, Citilink dan Indonesia AirAsia, boleh maksimal 85 persen.
"Selain tambahan pajak dan asuransi, ada juga tambahan biaya pelayanan bandara atau yang dikenal sebagai airport tax dan biaya tambahan pilihan penumpang, yang biasanya ada di maskapai LCC. Biaya tambahan ini misalnya, bagasi tambahan, pelayanan lounge di bandara, asuransi tambahan dan sebagainya," papar Agus lagi.
Ia mengajak masyarakat untuk jeli melihat penawaran perjalanan, terutama di situs online.
"Kalau langsung, tarifnya hanya satu rute dan harganya lebih murah. Kalau transit, berarti ada beberapa tarif tergantung banyak rutenya, jadi lebih mahal. Contohnya dari Jakarta ke Surabaya, tapi transit di Yogyakarta, tentu lebih mahal tiketnya daripada yang langsung. Dalam tiket itu ada dua tarif (Jakarta-Jogja, Jogja-Surabaya), dua asuransi, dua pajak dan bahkan mungkin dua airport tax," tambah Agus.
Baca Juga: Ditjen Hubud Jelaskan Tarif Penumpang dan Kargo pada Ombudsman RI
"Kami sudah mengeluarkan Surat Edaran no. 4 Tahun 2018, yang isinya antara lain, maskapai tidak boleh menjual tarif penerbangan di tiket melebihi aturan. Kami juga melakukan pengawasan yang difokuskan di 36 bandar udara, " ujar Agus.
Untuk mengawasinya, Ditjen Hubud sudah menyebar inspektur dari Direktorat Angkutan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara di seluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan terkait tarif ini dengan cara menyamar. Pengawasan juga dilakukan melalui agen tiket dan secara online.
Agus minta masyarakat ikut mengawasi penjualan tiket pesawat. Jika melihat ada pelanggaran, jangan takut untuk melaporkan melalui ke kontak center 151atau sosial media Instagram, Facebook, Twitter @djpu151.
Penumpang juga bisa melaporkan ke posko Lebaran di tiap-tiap bandar udara.
"Mari kita menjadi konsumen yang cerdas dan bijaksana. Mari kita teliti sebelum membeli tiket pesawat terbang," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
-
50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
Terkini
-
Cafe deClan Signature Milik Siapa? Diduga Jadi 'Gudang Uang' Jampidsus Febrie Adriansyah
-
AHY Gaungkan 'Silaturahmi 360', Demokrat Bakal Keliling Temui Semua Parpol
-
TNI Buka Suara soal Prajurit Bersenjata di Rumah Jampidsus: Bukan Terkait Penyidikan
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
-
Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
-
50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
-
Penggeledahan Serentak di 12 Titik, Polisi Telusuri Dugaan Pencucian Uang Kasus Korupsi BUMN
-
Polemik KIP Kuliah Gara-Gara Desil Berubah, Gus Ipul Pastikan Masih Ada Jalan bagi Mahasiswa
-
Perpres 111/2025 Masukkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, Apa Artinya?
-
Darurat Korupsi! Golkar Desak Evaluasi Total Rekrutmen Kepala Daerah Usai OTT Beruntun