Suara.com - Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Habiburokhman menilai tindakan Wasekjen DPP Partai Gerindra Mohammad Nurruzaman mengkritik Fadli Zon tidak tepat. Pasalnya, bukan hanya Fadli Zon saja yang melayangkan kritik Yahya Staquf.
Habiburokhman mengatakan bahkan untuk tingkat MUI serta PBNU saja tidak menganggap kehadiran Yahya Staquf bukan mewakili organisasi melainkan pribadi.
"Pak Yahya ini diprotes bukan hanya oleh Bang Fadli, tetapi juga banyak tokoh dari partai lain. Bahkan MUI dan PBNU menyatakan kehadiran Pak Yahya disana tidak ada hubungannya dengan organisasi," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu (13/6/2018).
Selain itu, Habiburokhman menganggap wajar dengan keputusan Nurruzaman untuk mengundurkan diri dari kursi Wasekjen DPP Partai Gerindra.
"Fenomena adanya kader yang berhenti berjuang atau bahkan keluar dan mundur dari gerakan perjuangan seperti Gerindra adalah hal yang wajar, karena memang perjuangan ini tidak menjanjikan sesuatu yang instan seperti pangkat, jabatan atau kedudukan," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyentil Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf yang memberikan kuliah umum di The Israel Council on Foreign Relations oleh American Jewish Committee (AJC).
Dalam pidatonya, Yahya Staquf mengatakan kehadirian dirinya untuk melanjutkan langkah mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terkait toleransi beragama.
Fadil Zon anggap hal itu memalukan bangsa Indonesia karena dianggap tidak menghargai perjuangan Palestina. Berikut isi twitternya Fadli Zon yang diposting Selasa (13/6/2018).
"Cuma ngomong begitu doang ke Israel. Ini mmemalukan bangsa Indonesia. Tak ada sensitivitas pada perjuangan Palestina. #2019GantiPresiden”.
Karena sentilan Fadli Zon itu, Nurruzaman secara resmi mengundurkan diri dari Parta Gerindra karena tidak terima atas penilaian Fadli terhadap Yahya.
Selain itu, kritikan Fadli Zon itu pun dirasa Nurruzaman semakin memperkuat anggapannya bahwa Partai Gerindra hanya senang bermain-main dengan isu SARA.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO