Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, mundurnya Yudi Latif dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai tindakan yang pancasilais.
Menurutnya, dengan mundurnya Yudi Latif, perlu ada evaluasi BPIP. Bahkan menurut Fadli Zon, tidak perlu ada pembentukan badan baru jika pembinaan Pancasila dapat dikerjakan oleh Badan yang sudah ada sebelumnya.
"Saya kira keberadaan BPIP perlu di evaluasi. Pancasila ini sudah menjadi dasar dan pandangan kita. Dan saya kira setiap institusi memiliki pandangan yang menyangkut norma," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jumat (8/6/2018).
Fadli Zon menuturkan, MPR telah melakukan sosialisasi mengenai empat pilar Pancasila, selain itu anggota DPR juga telah melakukan sosialisasi di daerah pemilihannya masing-masing.
Artinya Pancasila harus di sosialisasikan secara langsung, bukan melalui sebuah badan seperti BPIP.
"Kalau yang di atas salah menerjemahkan, yang di bawah akan salah juga dalam menerjemahkan Pancasila," tambah Fadli Zon.
Fadli Zon memberikan apresiasi kepada Yudi Latif terkait mundurnya dari BPIP. Bagi Fadli Zon, Yudi Latif sangat fair atas tindakannya mundur dari BPIP.
"Dia fair, karena wadahnya tidak jelas," tandas Fadli.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!