Suara.com - Arab Saudi menahan dua pembela hak-hak perempuan, dan memberlakukan larangan perjalanan bagi sejumlah aktivis lainnya, Rabu (20/6/2018).
Kedua aktivis perempuan itu ialah Mayaa al-Zahrani dan Nouf Abdelaziz al-Jerawi. Keduanya getol memperjuangkan hak mengemudi perempuan dan melawan budaya patriarki di kerajaan konservatif tersebut.
Berdasarkan data Human Rights Watch (HRW) yang dikutip Reuters, sudah 12 aktivis perempuan yang ditangkap pemerintah Saudi termasuk Mayaa dan Nouf Abdelaziz.
Mayaa dan Nouf Abdelaziz dibekuk beberapa minggu sebelum Putra Mahkota Mohammed bin Salman mencabut larangan perempuan untuk mengemudi kendaraan bermotor.
Karenanya, penangkapan itu justru kembali menghidupkan kritik terhadap Mohammed yang dikenal berambisi mereformasi kebudayaan Saudi demi diversifikasi bisnis ekspor minyak.
Aktivis dan diplomat berspekulasi bahwa gelombang penangkapan aktivis perempuan itu ditujukan untuk menenangkan kelompok-kelompok konservatif, yang sebenarnya tak menyetujui program reformasi Pangeran Mohammed.
Selain itu, sejumlah analis menilai penangkapan tersebut sebagai peringatan agar para aktivis tak mendorong tuntutan yang tak sejalan dengan agenda pemerintah sendiri.
“Nouf Abdelaziz ditangkap pada 6 Juni, setelah ia menyatakan solidaritas terhadap 7 aktivis perempuan yang ditangkap pada bulan Mei,” ungkap HRW dalam pernyataan resminya.
Sementara Mayaa ditangkap setelah dia dilaporkan mengirimkan surat secara daring agar mengungkapkan penangkapan Nouf Abdelaziz kepada publik.
Baca Juga: Cerita Sekeluarga Jadi Korban Kapal Tenggelam di Danau Toba
Belasan perempuan yang ditangkap itu, adalah aktivis yang sejak dulu berkampanye agar wanita negeri itu diberi izin untuk mengemudikan mobil.
Namun, aparat menangkap mereka atas tuduhan para perempuan itu memunyai kontak yang mencurigakan dengan “musuh di luar negeri”.
Selain Mayaa dan Nouf Abdelaziz, 10 perempuan yang ditangkap sejak Mei lalu ialah Loujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan, dan Aziza al-Yousef, plus orang-orang Ibrahim al-Modaimeegh, Mohammad al-Rabea dan Abdulaziz al-Meshaal.
"Di tengah upaya reformasi yang mereka dengung-dengungkan, pemerintah Saudi justru menunjukkan represifitas guna menindas perbendaan pendapat," kata Sarah Leah Whitson, direktur HRW untuk urusan Timur Tengah.
"Nouf Abdelaziz dan Mayaa al-Zahrani hanya menunjukkan solidaritas terhadap perempuan yang dipenjara, apakah itu suatu kejahatan sehingga mereka juga ikut ditangkap?” cecar Sarah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!