Suara.com - Indonesian Police Watch (IPW) mengapresiasi langkah tegas Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin karena berkampanye mendukung pasangan calon Gubernur Maluku Irjen (Purn) Murad Ismail pada Rabu (20/6/2018).
Pencopotan itu dilakukan melalui Telegram Rahasia No: ST/1535/VI/Kep/2018. Posisi Brigjen Hasanuddin langsung digantikan oleh Brigjen A Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Dirtipikor Polri.
IPW melihat tindakan Brigjen Hasanuddin yang menyelipkan kampanye untuk mendukung pasangan Pilgub 2018 sudah melanggar UU Polri.
"Ketika Hasanuddin membawa bawa institusi Polri agar mendukung Murad ini jelas pelanggaran terhadap UU Polri," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane dalam siaran persnya, Kamis (21/6/2018).
Neta berharap dengan dicopotnya Brigjen Hasanuddin, menjadi pelajaran bagi anggota Kepolisian lainnya untuk tetap menjaga netralitasnya selama gelaran Pilgub 2018 berlangsung.
"IPW berharap Kapolri senantiasa bisa menjaga netralitas Kepolisian selama Pilkada, sehingga jika ada polisi, bahkan Kapolda sekalipun bersikap 'menggadaikan' institusinya untuk mendukung paslon tertentu di pilkada, Kapolri jangan segan-segan untuk mencopotnya," pungkasnya.
Selain itu, IPW pun telah membentuk tim untuk memantau netralitas polisi di Pilkada 2018. Sebab, cukup banyak laporan dari masyarakat tentang indikasi ketidaknetralan polisi menjelang Pilkada 2018, terutama dari Sumut, Jabar, Kaltim, dan Maluku.
Sebelumnya, Brigjen Hasanuddin berkampanye saat memberikan arahan pengamanan Pilkada di depan seluruh personil Polres Aru, Bayangkari, personil BKO Brimob dan BKO Pol Air di Maluku, Senin (18/6/2018) lalu.
Dalam arahannya, Brigjen Hasanuddin menyelipkan ajakan dukungan yang berbunyi 'juga dalam rangka memenangkan MI'. Selain itu, Brigjen Hasanuddin menambahkan 'Ingat, jangan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa saudara-saudara itu mendukung calon tersebut',".
Baca Juga: PDIP Tanggapi Kritikan Prabowo: Itu Sirop Lama Dalam Kemasan Baru
Berita Terkait
-
Mengenal Sherly Tjoanda, Calon Gubernur Perempuan Pertama di Maluku Utara
-
7 Pesona Sherly Tjoanda, Cagub Maluku Utara yang Cetak Sejarah di Pilkada
-
Sebelum Kampanye Pilgub Malut, Istri Benny Laos Bakal Jalani Tes Kesehatan Di RSPAD Gatot Subroto
-
Polisi Minta Masyarakat Tak Berspekulasi Soal Insiden Speedboat Meledak Tewaskan Cagub Benny Laos
-
Cagub Benny Laos Meninggal Akibat Speedboat Kampanye Meledak, Parpol Pengusung Gercep Cari Pengganti
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!