Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau ambil pusing menanggapi adanya politisasi di acara Halal Bihalal yang diadakan Majelis Nasional KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiwa Islam) di Balai Kota, Jakarta, Kamis (12/7/2018) malam. Menurutnya acara tersebut murni acara halal bi halal.
Halal bi halal KAHMI tersebut sebelumnya dikabarkan akan mendekalarasikan Anies menjadi calon presiden 2019 mendatang. Pasalnya beredar poster acara KAHMI yang akan mendeklarasikan Anies menjadi capres.
"Nggak penting. Makanya acaranya jalan terus, biasa memang acaranya Halal Bihalal," ujar Anies usai Halal Bihalal, di Balai Kota, Jakarta, Kamis (12/7/2018) malam.
Karena itu mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meminta masyarakat lebih selektif dan kritis menghadapi hoaks.
"Justru kita harus selalu siap menghadapi segala macam hoax dan anggap enteng saja. Nggak perlu dijadikan sebagai problem," kata dia.
Ketika ditanya jika nanti KAHMI mendeklarasikan dirinya menjadi capres 2019, Anies mengatakan mustahil. Anies menegaskan, KAHMI tak memiliki tradisi mengusung capres atau cawapres.
"Nggak mungkin (Deklarasi Capres). KAHMI nggak punya tradisi begitu," ucap Anies.
Sementara itu Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Siti Zuhro menegaskan acara tersebut merupakan murni Halal Bihalal, bukan mendeklarasikan Anies.
"Tidak ada deklarasi atau apa pun. Itu saja. (Balai Kota) Ini milik publik, milik masyarakat, jadi boleh siapa pun sama. Balai kota juga bagian dari masyarakat," kata Siti.
Baca Juga: Anies Maju Pilpres, Akbar Tanjung: Selesaikan Dulu Jadi Gubernur
Lebih lanjut, Peneliti LIPI itu menambahkan KAHMI bukanlah partai politik, melainkan organisasi paguyuban alumni HMI
"Politik praktis KAHMI adalah politik moral. Karena memang KAHMI adalah organisasi paguyuban alumni, jadi bukan parpol dan tidak bisa digunakan sebagai mesin politik. Itu sangat jelas," tandasnya
Sebelumnya, beredar undangan deklarasi dari KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) yang memberikan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2019 mendatang. Anies menilai isu itu sebagai isu kejam.
Undangan deklarasi tersebut tertulis nama Presidium Majelis Nasional Siti Zuhro dan Sekretaris Jenderal Manimbang Kahariady. Dalam undangan tersebut, acara deklarasi akan dilakukan di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis 12 Juli 2018 pukul 19.00 WIB - 22.00 WIB.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi