Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan sosialisasi pengawasan pencalonan Pemilihan Legislatif di DPP Partai Hanura. Ketua Bawaslu RI Abhan menyampaikan jika sosialisasi ini juga dilakukan kepada partai-partai lain sejak 2 Juli lalu.
“Sejak tanggal 2, kami memang roadshow. Keseluruh pimpinan parpol sebagai peserta di 2018 ini. Dan hari ini adalah Hanura karena sesuai kesibukan. Tinggal menyesuaikan waktu saja. Jadi ketemunya pada hari ini,” ungkap Abhan di DPP Partai Hanura, Jumat (13/7/2018).
Ada pun beberapa hal yang disampikan dalam kunjungan itu, yang pertama ialah Bawaslu mengharapkan kepada partai politik khususnya Hanura untuk menyiapkan diri dalam tahapan pendaftaran Bakal calon anggota DPR RI/DPD Provinsi dan DPRD Kabupten/kota.
“Hal yang perlu kami sampaikan tadi, bahwa kami meminta komitmen moral berupa fakta integritas. Bahwa didalam pencalonan pendaftaran dan bacalon Hanura bisa mengusung politisi-politisi yang bersih yang amannah yang nantinya bisa membawa kemajuan serta kesejahteraan bangsa indonesia ini,” jelasnya.
Dikatakannya, hal itu tentu harus dimulai dari proses rekrutmet yang bersih. Jadi tidak boleh ada money politik, mahar politik dalam proses pencalonan ini.
“Dan juga kami minta untuk tidak mengusung, mencalonkan atau mendaftarkan yang berpersoalan dengan hukum atau punya masalah dengan hukum misalnya napi, tindak kejahatan narkotika kemudia teroris kemudian kejahatan seksual dan juga napi mantan koruptor. Untuk tidak dicalonkan atau didaftarkan oleh partai hanura. Saya kira itu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan jika partainya akan segera mendaftarkan calegnya sebelum 17 Juli 2018.
“Sesegera mungkin,” ujarnya.
Ia menyampaikan jika kesiapan calegnya bertubi-tubi dan semakin banyak. Namun walaupun jumlahnya besar, tetapi tidak semuanya didorong untuk maju.
Baca Juga: Konflik Partai Hanura, Kemenkopolhukam Bantah Intervensi KPU
“Jadi kalau ada partai yang pindah, kita tanya kepada partai yang lama, kenapa dia pindah? Sudah adakah surat izin pindahnya?” ujarnya.
Ia mengatakan jika di setiap calon-calon yang pindah partai, harus mendapat izin dari partai yang pernah dia tempati dan seperti itulah mekanisme yang dilakukan oleh partai Hanura. Ia mengakui jika memang ada beberapa caleg dari partai berbeda yang mendaftar di Hanura. Dan pihaknya juga menanyakan kepada partai sebelumnya.
“Ya ada beberapa tapi kita masih pertanyakan kepada partainya. Tapi kalau umpamanya tidak ada tanggapan dari partainya ya kita anggap itu sah,” tutur OSO.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN