Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dikabarkan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim satuan tugas (Satgas) bidang penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (13/7/2018) kemarin. Terkait peristiwa tersebut, Partai Golkar belum menentukan sikapnya.
"Ya tentu kami sampai saat ini masih memantau perkembangan terkait OTT yang diduga terjadi pada salah seorang anggota kami gitu ya," kata Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily lewat sambungan telepon dalam acara diskusi bertajuk Jokowi Memilih Cawapres di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018).
Golkar kata dia masih menunggu perkembangan dari KPK terkait kasus tersebut.
"Oleh karena itu kami masih belum bersikap karena kami masih mendalami atas kasus apa yang dialami oleh yang bersangkutan, dan kita menunggu penjelasan resmi dari KPK, setelah itu baru kita menyatakan sikap," katanya.
Kendati demikian, Ace menegaskan, siapapun kader partainya yang melakukan tindakan melanggar hukum, maka harus dihukum sesuai aturan yang ada.
"Pada prinsipnya Partai Golkar sangat menghargai dan menghormati proses hukum, dan bagi siapapun kader Partai Golkar yang melakukan tindakan melanggar hukum, tentu harus diberikan hukuman yang seharusnya," kata Ace.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan delapan orang lainnya, dikabarkan terjaring OTT KPK di Jakarta. Sejumlah orang tersebut berasal dari berbagai pihak, seperti DPR, swasta, staf ahli dan sopir.
Dalam penangkapan itu, KPK juga mengamankan uang sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut diduga terkait proyek yang berkaitan dengan tugas di Komisi VII DPR.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
Terkini
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja