Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Eka Sastra mengklaim partainya tidak pernah membebani Joko Widodo terkait bakal calon wakil presiden yang akan dipilih mendampingi dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
"Golkar tidak pernah berpikir sosok cawapres dan tidak pernah membebani Jokowo siapa yang akan dipilih. Kami ingin perkuat koalisi hadapi Pilpres 2019," kata Eka Sastra dalam diskusi bertajuk "Mencari Pendamping Jokowi: Visi Ekonomi Cawapres 2019" di Jakarta, Jumat (20/7/2018).
Dia mengatakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar telah memutuskan mendukung Jokowi sebagai capres periode 2019-2024 dan kalau diminta akan mengajukan nama cawapres.
Namun menurut dia, cawapres Jokowi harus memperkuat industri agar fundamental ekonomi tetap aman ditengah tekanan global.
"Empat isu yang menjadi fokus Golkar adalah stabilitas pangan, ketersediaan lapangan kerja, perumahan, dan industri 4.0 karena sejalan dengan generasi milenial dan perubahan struktur produksi serta konsumsi," ujarnya.
Eka mengatakan, dalam kontestasi Pilpres, tiap-tiap poros kekuatan seharusnya mengeluarkan gagasannya apakah pro-pasar bebas atau perlu adanya intervensi negara dalam mengatasi persoalan ekonomi.
Menurut dia, perdebatan capres-cawapres terkait agama dan suku perlu ditinggalkan dan seharusnya sudah mulai menjabarkan apa yang akan dilakukan ketika memenangkan kontestasi Pilpres 2019.
"Apakah akan meningkatkan subsidi bagi rakyat atau menguatkan peran negara. Kami menilai cawapres harus paham revolusi industri 4.0 karena selama ini masih menggunakan sistem konvensional, padahal saat ini sudah berubah yang menggunakan sistem digital," tuturnya.
Anggota Komisi VI DPR RI itu menilai masalah utama Indonesia saat ini adalah memperkuat ekonomi domestik ditengah tekanan ekonomi global yaitu dengan penguatan fundamental ekonomi.
Baca Juga: Ketua MUI Ma'ruf Amin: Saya Siap Jadi Cawapres Jokowi
Dia menjelaskan semua negara telah menjalankan transformasi struktural dari sektor pertanian, industri lalu ke sektor jasa, namun Indonesia belum menjalankan itu dengan baik.
"Seharusnya tenaga kerja di bidang pertanian dengan penggunaan teknologi akan masuk industri padat karya terkait pertanian," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK