Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018) pagi.
Atas pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, sejumlah isu menjadi prioritas pembahasan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya terkait masalah perbatasan dan perlindungan.
"Presiden menyampaikan beberapa prioritas yang harus ditindaklanjuti, antara lain masalah perbatasan dan perlindungan," ujar Retno kepada wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat.
Retno mengatakan, pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh kedua menlu.
Menurut Retno, Menlu Malaysia, Saifuddin sangat menghargai dan mengagumi demokrasi dan reformasi di Indonesia.
"Menlu Malaysia sangat hargai dan kagum pada demokrasi dan reformasi Indonesia. Dimulai berjalan dengan baik," kata Retno.
Untuk diketahui, kunjungan kehormatan Menlu Malaysia di Jakarta berlangsung dari 20 - 23 Juli 2018.
Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Saifuddin ke tanah air sejak dilantik menjadi Menlu pada 2 Juli 2018 lalu di bawah pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana