Suara.com - Betapa sedihnya Lismawati (49) ketika membaca pesan singkat SMS (short message service) dari sang anak yang menyebutkan bahwa anaknya tengah disekap di Cina.
"Selasa kemarin anak saya MRD sms ke kakaknya, mengatakan sedang di Cina dan dalam keadaan disekap. Dan membaca itu saya sedih sekali," kata Lismawati saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (29/7/2018).
Menurut warga Kampung Pasanggrahan, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta ini, sejak pesang singkat hari Selasa tersebut, MRD sering mengirimkan SMS setiap hari.
"Katanya kangen ayah, ibu dan kakak. Kami di sini terus berdoa dan berharap segera dipulangkan," kata Lismawati.
Lismawati juga meminta kepada pihak berwenang di Indonesia maupun Cina untuk bisa memulangkan anaknya.
"Tolong pulangkan anak saya dengan selamat, kepada semua pihak tolong bantu kami," kata Lismawati.
Lismawati mengaku, semenjak pesan singkat tersebut dirinya tak bisa membayangkan nasib MRD saat disekap.
"Kami berharap pemerintah pusat ikut turun tangan membantu masalah ini," katanya menegaskan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kamis 26 Juli 2018 lalu, Polda Jabar mengungkap kasus penjualan orang. Tim Ditreskrimum Polda Jabar, menyelamatkan enam orang wanita yang ada di penampungan, di wilayah Jakarta Pusat, yakni di Apartemen Green Hills.
Polisi menangkap tersangka TDD alias M selaku broker yang merekrut wanita dalam kasus perdagangan orang yang berasal dari Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi, Tangerang, dan Kabupaten Bandung.
Dalam rentang Januari 2018 hingga Mei 2018, M melakukan pencarian wanita yang mau menjadi tenaga kerja wanita sebagai pekerja seni di Cina.
Dari pengungkapan itu Polda Jabar menangkap empat pelaku dua di antaranya warga negara Cina dan dua lainnya warga Indonesia.
Pihak Polda Jawa Barat mengatakan, jika Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Cina berhasil menghubungi 12 wanita asal Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang dengan modus kawin kontrak.
"Penyidik semalam berkomunikasi dengan korban di Cina, menyebutkan bahwa para korban sudah dihubungi pihak KBRI di Cina," kata Umar Surya di Bandung, Jumat, 27 Juli 2018.
Polda Jabar berharap para korban bisa dipulangkan oleh Kemenlu karena nasib mereka juga terkatung-katung. Selain itu jika para korban bisa pulang, maka pengungkapan ini bisa dengan cepat terungkap jaringan sindikatnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?