Suara.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi), Jerry Sumampouw menilai harusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat peraturan yang mengikutsertakan Bawaslu dalam mengawasi proses daftar nama caleg yang pernah bermasalah dalam kasus korupsi.
Ia menilai, opini yang dibangun Bawaslu, yang mengatakan PKPU itu tak tepat, membuat seolah-olah aturan tersebut menjadi tidak pasti sehingga memunculkan celah untuk gugatan. Dan kemudian gugatan itu bisa berhasil karena opini tersebut.
“Kalau tidak setuju, semestinya dari awal Bawaslu gugat PKPU ini. Karena ini penting supaya tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, di tingkat caleg dan parpol,” ujar Jerry di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Ia mengatakan, seharusnya Bawaslu bekerja sesuai PKPU ini. Posisi Bawaslu juga dinilai jelas, karena Bawaslu menegakkan atau menjalankan pengawasan berdasarkan aturan.
“Karena itu, kalau ada caleg mantan koruptor masih ada, Bawaslu harus menggugat KPU dan mengkritik KPU supaya dikeluarkan gitu. Kan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh KPU sendiri. Itu satu,” terangnya.
Yang kedua, tambahnya, Bawaslu itu harusnya menjalankan fakta integritas untuk semua partai.
“Jadi semetinya Bawaslu itu konsiten aja dengan nilai. Bahwa ada aturan hukum yang bisa menimbulkan polemik bisa menimbulkan perdebatan gitu ya. Tetapi saya kira fakta integritas memperlihatkan bahwa Bawaslu itu ada dalam semangat yang sama dengan KPU. Dan karena itu, semestinya tidak perlu ada kontradiksi, tidak perlu ada pertentangan di dalamnya,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kesaksian Akbar Husein soal Tragedi Bawaslu 2019: Ditangkap, Disiksa, hingga Ada yang Meninggal
-
Akbar Husein Kenang Kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Bawaslu: Ada Koordinasi Aktivis hingga Purnawirawan
-
Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka
-
Di RDPU Komisi II DPR, Akademisi UI Usul Bawaslu Dibubarkan dan Cabut Wewenang Sengketa MK
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Haji Rp622 Miliar, Pengelola Apartemen Ikut Diperiksa
-
Mengapa Keterlibatan Komcad di Pengamanan Demo Mahasiswa Jadi Alarm Demokrasi?
-
Alasan Efisiensi, BGN Mau Hapus MBG Untuk Siswa SMA
-
Resmikan 8 MPP Baru, Menteri Rini: Masyarakat Membutuhkan Layanan yang Mudah dan Terintegrasi
-
Fisipol Menolak Bungkam, Mahasiswa UGM 'Hukum' Penguasa di Halaman Kampus
-
Bahas Anggaran 2027, Kepala BGN Nanik S Deyang Resmi Tunjuk Agustina Arumsari Jadi Jubir
-
Bukan Gas Alam, Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik 126 Teror Api Sleman
-
Guru Ungkap Ada PPPK Paruh Waktu Bergaji Rp15 Ribu, Anggaran Pendidikan Disorot
-
BEM SI Nilai DPR Tak Pro Rakyat, Malah Fokus Bahas RUU Polri
-
Open House SRMP 2 Medan, Gus Ipul Ajak Masyarakat Lihat Gambaran Utuh Sekolah Rakyat