Suara.com - Sekjen PPP Arsul Sani pastikan partai koalisi pendukung calon presiden Joko Widodo tidak ada rebutan kursi menteri. Hal itu ia bandingkan saat Pemilihan Presiden 2014 lalu.
Pernyataan itu ia ungkapkan saat disinggung partai koalisi Jokowi terlihat lebih tenang ketimbang penantangnya, partai koalisi oposisi.
Arsul menegaskan tidak ada pembicaraan pembagian kursi menteri di dalam partai koalisi pendukung Jokowi.
"Agak berbeda dikatakan koalisi pada pilpres 2014 lalu di mana parpol yang berkoalisi itu yang dibicarakan soal portofolio kekuasaan," kata Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (31/7/2018).
Ia mengklaim sikap itu yang membuat partai koalisi pendukung Jokowi lebih adem ketimbang tetangga sebelah. Arsul pun yakin partai koalisi Jokowi lebih bisa menjaga kekompakan.
"Sampai sekarang tidak pada level ketum atau sekjen. Tidak ada pembicaraan nanti (misalkan) PPP minta kementerian ini, kementerian itu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kubu Jokowi dan Prabowo Dinilai Akan Mainkan Politik Identitas
-
Hanya Gerindra dan PDIP yang Untung Jika Ambang Batas Tak Dihapus
-
Mengeluh, Bupati Seragen dari Gerindra Ingin Jokowi 2 Periode
-
Ternyata Tak Semua Korban Gempa Lombok Dapat Santunan Rp 50 Juta
-
Cerita Joko Widodo yang Sempat Jadi Caleg Gagal
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
BPJS Kesehatan Berkolaborasi dengan BPKP Memperkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama