Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold hanya dinikmati oleh dua partai, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.
Namun, apabila presidential threshold yang mensyaratkan partai politik untuk memiliki 20 persen suara di parlemen jika ingin mencalonkan presiden itu dihapuskan, maka semua partai politik akan dapat menikmati proses Pemilu, karena masing-masing bisa mengusung Calon Presiden sendiri.
Sebab itulah, Dahnil bersama sejumlah akademisi dan beberapa pegiat anti korupsi melakukan uji materi atas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi.
"Kalau gugatan ini dikabulkan, semua Partai Politik akan mencalonkan sendiri presidennya. Kalau Pilpres ini yang maju hanya pak Prabowo Subianto dan Joko Widodo, maka yang paling menikmati insentif elektoral sebenarnya cuma dua partai yaitu Gerindra dan PDIP," tutur Dahnil di PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (31/7/2018).
Sementara partai lain, khususnya partai baru seperti PSI, Perindo, Berkarya dan Garuda, terancam tidak lolos ambang batas 4 persen. Sebab, mereka tidak bisa mengusung capres yang sendiri, yang sebenarnya bisa mengangkat elektoral mereka.
"Jadi yang paling banyak menikmati proses demokrasi dengan ambang batas presidensial threshold 20 persen itu cuma Gerindra dan PDIP, karena mereka punya calon, namanya Prabowo dan Jokowi. Partai yang lain nggak akan diingat (publik), sederhana saja," katanya.
Sekalipun partai politik lain ikut sebagai partai pengusung Prabowo atau Jokowi, namun yang akan paling diingat oleh pemilih adalah partai keduanya, yakni Gerindra dan Jokowi.
"Ingat lho, pemilik kita, sekolahnya 7,3 tahun rata-rata, tidak lulus SMP. Pemilih Kita disuruh memilih ada 5 lembar kertas Pemilu, di TPS mereka disuruh memilih Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD, ketika mereka pilih Jokowi, yang mereka ingat PDIP, ketika memilih Prabowo yang mereka ingat Gerindra," tutur Dahnil.
"Partai lain nggak akan diingat karena ketika berbicara Prabowo orang akan ingat Gerinda, ketika berbicara Jokowi orang akan ingat PDIP. Itu yang harus disadari oleh banyak partai dan secara tidak langsung ini adalah deparpolisasi," Dahnil menambahkan.
Baca Juga: Koalisi Umat Dukung Amien Rais, PKS Singgung Ambang Batas Capres
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Besok Diprediksi Jadi Puncak Arus Mudik Nataru ke Jogja, Exit Prambanan Jadi Perhatian
-
Mendagri: Pemerintah Hadir Penuh Tangani Bencana di Sumatera
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar