Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold hanya dinikmati oleh dua partai, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.
Namun, apabila presidential threshold yang mensyaratkan partai politik untuk memiliki 20 persen suara di parlemen jika ingin mencalonkan presiden itu dihapuskan, maka semua partai politik akan dapat menikmati proses Pemilu, karena masing-masing bisa mengusung Calon Presiden sendiri.
Sebab itulah, Dahnil bersama sejumlah akademisi dan beberapa pegiat anti korupsi melakukan uji materi atas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi.
"Kalau gugatan ini dikabulkan, semua Partai Politik akan mencalonkan sendiri presidennya. Kalau Pilpres ini yang maju hanya pak Prabowo Subianto dan Joko Widodo, maka yang paling menikmati insentif elektoral sebenarnya cuma dua partai yaitu Gerindra dan PDIP," tutur Dahnil di PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (31/7/2018).
Sementara partai lain, khususnya partai baru seperti PSI, Perindo, Berkarya dan Garuda, terancam tidak lolos ambang batas 4 persen. Sebab, mereka tidak bisa mengusung capres yang sendiri, yang sebenarnya bisa mengangkat elektoral mereka.
"Jadi yang paling banyak menikmati proses demokrasi dengan ambang batas presidensial threshold 20 persen itu cuma Gerindra dan PDIP, karena mereka punya calon, namanya Prabowo dan Jokowi. Partai yang lain nggak akan diingat (publik), sederhana saja," katanya.
Sekalipun partai politik lain ikut sebagai partai pengusung Prabowo atau Jokowi, namun yang akan paling diingat oleh pemilih adalah partai keduanya, yakni Gerindra dan Jokowi.
"Ingat lho, pemilik kita, sekolahnya 7,3 tahun rata-rata, tidak lulus SMP. Pemilih Kita disuruh memilih ada 5 lembar kertas Pemilu, di TPS mereka disuruh memilih Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD, ketika mereka pilih Jokowi, yang mereka ingat PDIP, ketika memilih Prabowo yang mereka ingat Gerindra," tutur Dahnil.
"Partai lain nggak akan diingat karena ketika berbicara Prabowo orang akan ingat Gerinda, ketika berbicara Jokowi orang akan ingat PDIP. Itu yang harus disadari oleh banyak partai dan secara tidak langsung ini adalah deparpolisasi," Dahnil menambahkan.
Baca Juga: Koalisi Umat Dukung Amien Rais, PKS Singgung Ambang Batas Capres
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Penebangan Pohon di Jalan Riau Bandung Naik Kelas ke Pidana Berat, Gakkum KLH Turun Tangan
-
Raih Kontrak Rp1,16 T, WSKT Rampungkan Pembangunan Satu Sekolah Rakyat di Surabaya
-
Datangi Rutan KPK, Pengacara Febrie Adriansyah Beberkan Dugaan Kejanggalan pada Sprindik Kejagung
-
Bahlil Semprot AMPG: Satu Periode Empat Kali Ganti Sekjen, Pengkaderan 'Enggak Jelas'
-
Menebak Isi Pembicaraan Perdamaian AS - Iran Terbaru
-
RI Masih Senang Impor Minyak Bikin Neraca Dagang Tekor di Juni
-
Mitchell Baker Jadi Ujung Tombak Indonesia, Vietnam Andalkan Bek 196 Cm Jadi Striker?
-
Terbukti Lakukan Pungli Rp1,7 Juta ke Sopir Truk, Petugas Dishub Bekasi Terancam Dipecat
-
Habiburokhman Sentil Konten Eben Martono: Rekam SPG GIIAS Tanpa Izin Bisa Dipidana
-
Prabowo Bangga Setiap Timnas Bertanding, Merah Putih Mampu Menyatukan Seluruh Rakyat Indonesia