Disebut Anggota Rumah Produksi Film Porno, Politikus PDIP Murka

Suara.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari, geram melihat data profilenya di laman Wikipedia disunting oleh oknum tak bertanggung jawab, dan dianggap mencemarkan nama baiknya. Ia berencana melaporkan perbuatan orang misterius itu ke polisi.

“Kaget, aku sedang di daerah pemilihan, menulis laporan kegiatan reses, dan dikasih tahu kerabat ada yang menyunting profile saya di Wikipedia,” kata Eva kepada Suara.com, Selasa (7/8/2018).

Ia menduga, penyuntingan profilenya di Wikipedia tersebut bermotif politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2019.

"Aku marah, kasihan, dan sedih. Kok levelnya menyerang orang dan miskin gagasan," ujarnya.

Eva menjelaskan, dirinya kerapkali menjadi korban hoaks sehingga mencurigai terdapat skenario politis untuk menghancurkan nama baiknya.

"Ini politis, karena ratingku di media tinggi, PDIP juga Jokowi elektabilitasnya tertinggi, sehingga kalap. Sudah seminggu ini saya jadi target daur ulang berita pelintiran, jadi memang ada desain," katanya.

Oleh karena itu, dirinya akan berkonsultasi ke Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, guna meminta izin melapor ke polisi.

"Ini masih mau menemui Pak Hasto. Saya akan lapor dan minta izin untuk melaporkannya ke polisi," pungkasnya.

Untuk diketahui, laman biografi Eva di Wikipedia diubah oleh oknum tak bertanggung jawab.

Baca Juga: Evakuasi Korban Masjid Roboh di Lombok, 3 Tewas, 1 Selamat

Saat Suara.com mengklik laman Eva Kusuma Sundari di Wikipedia, Selasa (7/8/2018) pukul 12.00 WIB, terdapat tulisan politikus PDIP tersebut anggota Brazzers (rumah produksi film dewasa).

Tak hanya itu, tertulis pula Eva 'ditugaskan di Komisi Dewan Perwakilan Sex yang menangani Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Pekerja Sex...'

Namun, kekinian, profile Eva telah kembali disunting secara benar dan tertulis bahwa dia  'ditugaskan di Komisi III yang menangani Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia'.