Rumah Layak bagi Warga, Lampung Utara Dukung Program Pemerintah

Suara.com - Untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi warganya, Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, menyatakan siap mendukung program pemerintah. Ia menyatakan siap mendukung Program Satu Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR (KemenPUPR).

Pemerintah daerah, saat ini sangat berminat mendukung program bedah rumah dan pembangunan rumah susun, yang menjadi salah satu program pembangunan dari KemenPUPR. Selain dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan, program tersebut juga membuat masyarakat dapat memiliki rumah yang layak huni.

Demikian benang merah dari kegiatan audiensi Agung Ilmu Mangkunegara, dengan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Khalawi Abdul Hamid, di Kantor KemenPUPR, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Saat ini, KemenPUPR sendiri tengah menjalankan Program Sejuta Rumah dari Ditjen Penyedia Perumahan KemenPUPR.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Rumah Swadaya, Jhoni Sofyan Fajar Subrata dan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Zulkifli Mihsan.

Menurut Khalawi, mau tidak mau, pemerintah daerah juga harus memberikan perhatian kepada program penyediaan perumahan bagi masyarakatnya. Pasalnya, rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

“Pemerintah, melalui APBN hanya bisa mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan hunian masyarakat. Sisanya adalah partisipasi pemda, masyarakat, pengembang dan sektor swasta lainnya. Salah satu yang perlu mendapat perhatian dari pemda adalah pembangunan rumah swadaya atau bedah rumah dan rusun,” ujarnya.

Ia menerangkan, hampir 70 - 80 persen pembangunan rumah dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya. Namun demikian, tidak semua masyarakat mampu membangun rumahnya dengan layak huni.

Mereka yang belum mampu itulah yang harus dibantu oleh pemda.

“Negara harus hadir membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menjadikan rumah mereka lebih layak huni. Salah satu program yang dapat dimanfaatkan oleh pemda adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari Kementerian PUPR. Jumlah bantuannya sekitar Rp 15 juta untuk peningkatan kualitas dan Rp 30 juta untuk pembangunan rumah baru,” katanya.

Khalawi menambahkan, adanya stiumulan tersebut, tentunya belum mencukupi untuk membangun rumah. Pemda diharapkan bisa memberikan bantuan dana dan mendorong komunitas-komunitas masyarakat di daerahnya untuk fokus dalam mebantu mereka yang membutuhkan bantuan perumahan.

Khalawi mengisahkan, saat ia datang ke tukang cukur rambut di salah satu daerah di Jakarta, ia mendapat cerita. Ada di salah satu daerah di Jawa Tengah, yang komunitas tukang cukurnya mengumpulkan iuran rutin untuk bantuan pembangunan rumah bagi para anggotanya.

Meskipun jumlah iurannya tidak terlalu banyak, tapi dengan keterlibatan komunitas-komunitas seperti itu, pemda bisa mendorong pembangunan rumah bagi masyarakatnya.

“Yang penting adalah bagaimana pemda bisa mendorong komunitas masyarakat di daerahnya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah,” terangnya.

Sementara itu, untuk pembangunan rusun, Khalawi minta agar pemda tak hanya sakedar mengajukan proposal bantuan saja. Pemda juga harus dapat memastikan IMB bisa keluar usai pekerjaan pembangunan hunian vertikal tersebut selesai.

“Salah satu solusi terhadap semakin minimnya lahan adalah rusun,” tandasnya.

Sementara itu, Agung Ilmu Mangkunegara, menyatakan siap mendukung Program Satu Juta Rumah yang dilaksanakan oleh KemenPUPR. Kedatanganya ke KemenPUPR adalah untuk mengajukan usulan BSPS tahun 20-19 mendatang, yaitu sebanyak 1.830 unit dan usulan Rusun Santri sebanyak 296 unit, untuk 1.590 unit.

“Kami juga siap untuk mengalokasikan dana APBD untuk program perumahan,” katanya.