Suara.com - Sidang Tahunan MPR, sidang bersama DPR-DPD dalam rangka HUT Kemerdekaan RI dan sidang paripurna RAPBN yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Kamis (16/8/2018) usai digelar. Dalam acara tersebut terlihat banyak kursi anggota dewan yang kosong.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan penyebab banyaknya anggota dewan yang tidak hadir disebabkan sedang musim haji. Ia menerima laporan banyak anggota dewan yang sedang menunaikan ibadah haji. Bukan hanya pergi haji, ternyata masih ada beberapa anggota dewan yang masih sibuk dengan penugasan partainya masing-masing.
"Banyak laporan yang kami terima karena musimnya haji yah rata-rata pergi haji dan beberapa ada yang masih di daerah karena memang mendapat penugasan partai untuk kepentingan partai," kata Bamsoet di Gedung Nusantara III.
Soal sanksi, Bamsoet mengujarkan akan menyerahkan kepada fraksi masing-masing untuk memberikan sanksi seberat-beratnya kepada anggota dewan yang tidak hadir tanpa memberikan keterangan.
"Pasti kita serahkan pada fraksinya untuk memberikan sanksi yang sekeras-kerasnya dan seberat beratnya. Kita serahkan pada fraksi masing masing," pungkasnya.
Saat sidang RAPBN akan digelar, disebutkan dari 560 anggota dewan yang terdaftar, hanya 192 anggota dewan yang dinyatakan hadir.
Sidang Tahunan MPR, sidang bersama DPR-DPD dalam rangka HUT Kemerdekaan RI dan sidang paripurna RAPBN tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ibu Negara Mufidah Jusuf Kalla.
Berita Terkait
-
Prabowo - Sandiaga Punya Rp 7 Triliun, Jokowi - Ma'ruf Kalah Kaya
-
Jokowi Pidato, Ketua DPR Sibuk Buat Pantun Sindir Prabowo - Sandi
-
PDIP: SBY Sedang Cooling Down dari Hal yang Tak Menyenangkan
-
Prabowo Diragukan Bisa Ngaji, Mayoritas Alumni 212 Dukung Jokowi
-
Jadi Jubir Jokowi - Ma'ruf, PDIP Minta Publik Nilai Farhat Abbas
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu