Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra mengatakan tidak ada peraturan KPU yang melarang seseorang dengan latar belakang profesi sebagai Jurnalis menjadi anggota tim kampanye bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini menanggapi adanya petinggi media yang menjadi anggota tim kampanye pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
"Dalam peratuaran KPU (PKPU) tidak ada yang mengatur larangan soal itu," kata Ilham saat dihubungi Suara.com, Senin (20/8/2018).
Untuk diketahui, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yadi Hendriyana, menjadi salah satu anggota tim kampanye Jokowi - Ma'ruf Amin. Pemimpin redaksi iNews TV tersebut didaulat sebagai Direktur Kominfo dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) yang diserahkan oleh sekjen partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) ke KPU siang tadi.
Selain Yadi, nama Usman Kansong yang juga diketahui merupakan pemimpin redaksi Media Indonesia (MI) turut didaulat Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai Direktur Komunikasi Politik.
Berkenaan dengan itu, Ilham mengatkan KPU tidak memiliki kewenangan untuk menilai netralitas pihak yang bersangkutan. Menurutnya itu menjadi bagian penilain dari lembaga profesi terkait.
"Mungkin itu diatur di lembaga atau organisasi masing-masing," jelas Ilham Saputra.
Tidak hanya petinggi media, bahkan sebagain pejabat negara juga turut masuk dalam daftar anggota TKN Jokowi - Ma'ruf Amin.
Adapun pejabat negara yang masuk kedalam struktur TKN Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut antara lain; Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP.
JK, Puan, Pramono, dan Sri Mulyani masuk dalam jajaran Dewan Pengarah TKN. Sementara Airlangga Hartanto sebagai Ketua Umum Golkar menempati kursi Dewan Penasehat TKN bersama pimpinan partai koalisi lainnya. Moeldoko menempati posisi Wakil Ketua TKN. Sementara itu, Johan ditunjuk menjadi salah satu juru bicara TKN.
Baca Juga: 2 Mantan Panglima TNI Jadi Ketua Tim Kampanye Nasional
Berita Terkait
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Roy Suryo Klaim Kantongi Ijazah Palsu Jokowi Langsung dari KPU: Kami Berani Mati, Adili Jokowi!
-
Ramalan Rocky Gerung: 'Hantu' Ijazah Jokowi Bakal Teror Pemerintahan Prabowo Sampai 2029!
-
PSI Dikritik Habis! Sembunyikan Jokowi, Malah Tampilkan Kaesang yang 'Tak Layak Jual'
-
Malu-malu Umumkan Jokowi Jadi 'Bapak J', PSI Dicurigai Partai Tertutup: "Aneh Bila Belum Dipublish"
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Soal Udang Kena Radiasi Disebut Masih Layak Dimakan, DPR 'Sentil' Zulhas: Siapa yang Bodoh?
-
Perkosa Wanita di Ruang Tamu, Ketua Pemuda di Aceh Ditahan dan Terancam Hukuman Cambuk!
-
Akui Agus Suparmanto Ketum, DPW PPP Jabar Tolak Mentah-mentah SK Mardiono: Tak Sesuai Muktamar
-
12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae untuk Nadiem, Kejagung: Kami Berpegang Pada Alat Bukti Sah
-
Ada HUT ke-80 TNI dan Dihadiri Prabowo, Tugu Monas Ditutup Sementara untuk Wisatawan Besok
-
Pemprov Sumut Kolaborasi Menuju Zero ODOL 2027
-
Mardiono Yakin SK Kepengurusan PPP di Bawah Pimpinannya Tak Akan Digugat, Kubu Agus: Bisa kalau...
-
Masa Tunggu Haji Diusulkan Jadi 26,4 Tahun untuk Seluruh Wilayah Indonesia
-
Prabowo Bakal Hadiri HUT ke-80 TNI, Monas Ditutup untuk Wisatawan Minggu Besok
-
Tembus 187 Kasus, Kecelakaan Kereta di Daop 1 Jakarta Terbanyak Melibatkan Orang!