Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra mengatakan tidak ada peraturan KPU yang melarang seseorang dengan latar belakang profesi sebagai Jurnalis menjadi anggota tim kampanye bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini menanggapi adanya petinggi media yang menjadi anggota tim kampanye pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
"Dalam peratuaran KPU (PKPU) tidak ada yang mengatur larangan soal itu," kata Ilham saat dihubungi Suara.com, Senin (20/8/2018).
Untuk diketahui, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yadi Hendriyana, menjadi salah satu anggota tim kampanye Jokowi - Ma'ruf Amin. Pemimpin redaksi iNews TV tersebut didaulat sebagai Direktur Kominfo dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) yang diserahkan oleh sekjen partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) ke KPU siang tadi.
Selain Yadi, nama Usman Kansong yang juga diketahui merupakan pemimpin redaksi Media Indonesia (MI) turut didaulat Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai Direktur Komunikasi Politik.
Berkenaan dengan itu, Ilham mengatkan KPU tidak memiliki kewenangan untuk menilai netralitas pihak yang bersangkutan. Menurutnya itu menjadi bagian penilain dari lembaga profesi terkait.
"Mungkin itu diatur di lembaga atau organisasi masing-masing," jelas Ilham Saputra.
Tidak hanya petinggi media, bahkan sebagain pejabat negara juga turut masuk dalam daftar anggota TKN Jokowi - Ma'ruf Amin.
Adapun pejabat negara yang masuk kedalam struktur TKN Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut antara lain; Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP.
JK, Puan, Pramono, dan Sri Mulyani masuk dalam jajaran Dewan Pengarah TKN. Sementara Airlangga Hartanto sebagai Ketua Umum Golkar menempati kursi Dewan Penasehat TKN bersama pimpinan partai koalisi lainnya. Moeldoko menempati posisi Wakil Ketua TKN. Sementara itu, Johan ditunjuk menjadi salah satu juru bicara TKN.
Baca Juga: 2 Mantan Panglima TNI Jadi Ketua Tim Kampanye Nasional
Berita Terkait
-
Bak Bumi dan Langit! Pickup Impor Koperasi Merah Putih vs Esemka Kebanggaan Jokowi Mending Mana?
-
Jokowi Lempar Bola Panas, Mungkinkah KPK Kembali Sakti?
-
Eros Djarot: Indonesia Terjebak Lingkaran Setan, Fondasi Bangsa Bobrok!
-
Misteri di Balik Jas Hitam Jokowi di India: Bawa Jas, Kenapa Tangan Kiri Tertutup?
-
Survei Indekstat: Pengangguran Masih Jadi PR Utama Pemerintah Sejak Era Jokowi
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!