Kader Dukung Jokowi Tak Disanksi, Partai Demokrat Main Dua Kaki?

Suara.com - Kontestasi politik jelang pemilihan presiden (pilpres) 2018 makin kencang saja. Sejumlah tokoh partai terang-terangan menyuarakan dukungannya. Bahkan di antaranya justru berseberangan dengan suara partai. Salah satunya adalah sejumlah kader Partai Demokrat.

Di Pilpres 2019, Partai Demokrat sudah memastikan diri untuk mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Di bawah komando Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Partai Demokrat berkoalisi dengan Gerindra, PKS dan PAN untuk melawan kubu pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Namun, sejumlah kader Demokrat justru membelot dan memilih untuk mendukung sang petahana, Jokowi. Sebut saja Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe. Ia memilih tidak mengindahkan keputusan partai dan memilih untuk mendukung Jokowi.

Lukas Enembe terang-terangan memberikan dukungannya kepada Jokowi usai dirinya dilantik sebagai Gubernur Papua di Istana Negara. Bahkan Lukas mengaku tidak gentar apabila dukungannya itu menuai sanksi dari Partai Demokrat.

"Saya pendukung utama Jokowi, tidak ada urusan dengan partai, kalau (mau menjatuhkan) sanksi silakan saja," tegas Lukas seperti dilansir dari Antara.

"Jokowi itu harga mati 100 persen, kami akan fokus kasih suara kepada Jokowi, tidak ada yang lain, seluruh rakyat Papua. Harga mati bungkus, 3.000.000 suara kasih semua kepada Jokowi," sambung Lukas.

Kemudian ada Deddy Mizwar. Kader potensial Partai Demokrat ini juga memilih mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Ia bahkan didapuk sebagai salah satu juru bicara Jokowi saat masa kampanye nanti.

"Saya sendiri baru belajar bicara disuruh jadi jubir. Tadi saya minta arahan dan mendengar pemikiran beliau (Ma'ruf Amin) tentang arus baru ekonomi Indonesia," kata Deddy Mizwar saat berada di posko Cemara dan bertemu dengan Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu.

Selain Lukas Enembe dan Deddy Mizwar terlebih dahulu ada nama Tuan Guru Bajang (TGB). Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) itu memilih mundur dari Partai Demokrat dan beralih untuk mendukung Jokowi. Namun TGB menegaskan apabila keputusannya mundur dari Demokrat tak ada kaitannya dengan dukungannya ke Jokowi.

Baca Juga: Bukit Pasir dengan Warna-warni, Fenomena Geologi Langka di Dunia

Lantas, bagaimana sikap Partai Demokrat? Adanya kader yang memilih untuk mendukung Jokowi apakah karena Demokrat main 'dua kaki'?

Meski belum terkonfirmasi secara pasti, nyatanya hingga kini tak ada sanksi yang diberikan kepada kader Partai Demokrat yang berseberangan dengan keputusan partai. Bahkan Ketua DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen memastikan tidak ada sanksi bagi kader Partai Demokrat yang sudah jelas-jelas memberikan dukungannya kepada Jokowi.

"Tidak ada sanksi (untuk kader yang dukung Jokowi). Saya sudah jelaskan barusan, ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus," ujar Ferdinand Hutahaean di kediaman SBY Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).

Ia menjelaskan, ada sejumlah kader Partai Demokrat di daerah menginginkan berkoalisi dengan partai-partai pendukung Jokowi – Maruf Amin.

Selain DPD Partai Demokrat Papua, DPD Demokrat di Sulawesi Utara juga akan mendapatkan dispensasi khusus karena mendukung Jokowi.

Partai Demokrat, kata Ferdinand, tidak ingin kadernya di daerah kehilangan suara pemilih saat Pemilu 2019 karena harus mengikuti keputusan partai soal pilpres.

"Seperti di Papua, 92 persen (kader) menginginkan koalisi dengan Jokowi, kami hormati itu. Kami tak mau juga kader kami di sana yang menjadi caleg tak terpilih. Karena garis politiknya harus utuh, jadi ada dispensasi," kata dia.

Tetapi, Ferdinand tidak menjelaskan lebih jauh dispensasi yang dimaksud. Ia ingin keputusan partai nantinya tidak berdampak pada dukungan ke pasangan Prabowo – Sandiaga Uno.

"Nanti akan kami pikirkan formulanya tanpa meninggalkan dukungan ke Prabowo sebagai capres," kata dia.