Sekjen PKB Sebut Alasan Gubernur Asal Demokrat Dukung Jokowi

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding menyebutkan alasan gubernur-gubernur dari Partai Demokrat yang akhirnya mendukung pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Saya bersyukur dengan banyaknya gubernur asal Partai Demokrat yang bergabung dalam tim pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin," kata Abdul Kadir Karding di Jakarta, Minggu (9/9/2018).

Dukungan itu menurut dia membuktikan bahwa kinerja Jokowi selama empat tahun memimpin pemerintahan memunculkan dampak positif bagi pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Karding yang merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) itu menilai tidak mungkin para gubernur tersebut mendukung Jokowi - Ma'ruf tanpa ada keberhasilan yang telah dilakukan Jokowi selama empat tahun menjabat sebagai presiden.

"Ini bukti bahwa apa yang telah dilakukan Jokowi selama ini bagus dan berhasil karena jika andai saja gagal atau tidak berhasil, sudah pasti para gubernur tersebut tidak akan mau mendukung Jokowi," ujarnya.

Dia mencontohkan di Provinsi Papua, pemerintahan Jokowi mampu membangun infrastruktur di wilayah yang terkenal dengan kondisi geografisnya yang sulit.

Menurut dia, di era sebelum pemerintahan Jokowi, permasalahan infrastruktur di Papua belum bisa teratasi.

"Lalu terkait kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga, sebelumnya satu liter bisa mencapai Rp 60.000 hingga Rp 100.000 namun saat ini harganya sama seperti di Pulau Jawa," katanya.

Dia mengatakan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan merangkul para gubernur asal Demokrat itu agar bisa bersinergi memenangkan Jokowi - Ma'ruf Amin.

Beberapa kader Partai Demokrat diketahui sudah menyatakan dukungan kepada pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin. Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Demokrat Jawa Barat yang juga mantan wakil gubernur Jabar, Deddy Mizwar mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Gubernur Papua Lukas Enembe juga sebelumnya sudah menyatakan akan mendukung Jokowi - Ma'ruf di Pilpres 2019.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Demokrat, Ferdinand Hutahaean, sebelumnya mengungkapkan partainya akan memberikan dispensasi pada sejumlah kader di daerah yang mendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan tidak akan diberi sanksi.

Dia menjelaskan, sikap itu diambil untuk menyelamatkan calon anggota legislatif (caleg) dari Demokrat sehingga partainya tetap terpilih di daerah yang mayoritas penduduknya mendukung Jokowi.

Menurut dia, apabila Partai Demokrat memiliki kebijakan garis lurus mendukung Prabowo maka akan menyulitkan kadernya di bawah, yang daerahnya banyak memilih Jokowi. (ANTARA)