Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan bahwa iklan kinerja pemerintah yang ditayangkan di bioskop adalah bentuk sosialisasi, bukan kampanye terselubung.
"Iklan kinerja pemerintah yang ditayangkan di bioskop itu adalah produk dari Kementerian Kominfo dan bukan dibuat oleh tim kampanye Pak Jokowi (Joko Widodo) sebagai capres," kata OSO di Jakarta, Sabtu (15/9/2018).
Menurut OSO, iklan kinerja Pemerintah di bioskop itu bukan urusan Presiden Jokowi. Akan tetapi, itu adalah pekerjaan Kementerian Kominfo.
Baca Juga: Lorenzo Gagal Menang, Kutukan Pole MotoGP San Marino Berlanjut
Kementerian Kominfo sebagai kementerian teknis yang membidangi informasi, menurut OSO, memiliki fungsi dan tugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
"Informasi yang disampaikan melalui iklan di bioskop itu adalah nyata, realisasi dari program pemerintah. Jadi, bukan kampanye," katanya.
Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR menegaskan bahwa dirinya sudah bertanya langsung kepada Jokowi perihal polemik iklan kinerja pemerintah di bioskop.
Menurutnya, Jokowi menyatakan tidak tahu dan penayangan iklan itu adalah bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Kominfo.
OSO menambahkan bahwa Jokowi yang merupakan bakal calon presiden petahana tidak perlu melakukan kampanye terselubung.
Baca Juga: Ke Final, The Minions di Ambang Pertahankan Gelar Jepang Open
Menurut dia, kegiatan Jokowi sehari-hari sebagai presiden sudah bertemu dengan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, OSO juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang berupa melontarkan provokasi dan membangun polemik dengan tidak berdasar. [Antara]
Berita Terkait
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Penggaung Jokowi 3 Periode Masuk Kabinet Prabowo, Rocky Gerung: Qodari Konservatif, Tak Progresif!
-
Iklan Presiden Prabowo di Layar Lebar, Bioskop Jadi Panggung Politik?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'