Suara.com - Partai Demokrat resmi mengadukan kepada Dewan Pers terkait pemberitaan media asing asal Hong Kong, Asia Sentinel atas artikel pemberitaaan yang menyebut Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) melakukan pencucian uang sebesar Rp 177 triliun selama 10 tahun menjabat sebagai presiden.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, pihaknya juga meminta Dewan Pers untuk berkomunikasi dengan pihak Dewan Pers di Hongkong. Bahkan, Partai Demokrat juga mengajak Dewan Pers ke Hong Kong untuk melaporkan Asian Sentinel.
"Kami meminta Dewan Pers untuk mengontak Dewan Pers Hong Kong dan mengajak Dewan Pers bersama-sama kami untuk pergi atau melaporkan Asia Sentinel ini ke Dewan Pers Hong Kong dalam waktu yang relatif singkat. Tentu ini menjadi butuh koordinasi sebentar di ranah komisioner di Dewan Pers setelah itu akan kami beri tahu ke teman-teman," ujar Hinca di Kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).
Hinca menyatakan, apa yang diberitakan oleh Asia Sentinel tak ada kaitannya dengan SBY maupun Partai Demokrat. Artikel yang ditulis John Berthelsen itu menyimpulkan jika Bank Century adalah tempat SBY melakukan pencucian uang.
"Itulah yang menjadi soal, secara jurnaslistik kaidahnya di dunia ini universal pasti harus ada konfirmasi, cek and ricek tidak boleh beropini kan, karena wartawan menyampaikan fakta," Hinca menjelaskan.
Menurut Hinca, apa yang diberitakan oleh Asia Sentinel merupakan kasus yang telah ditutup baik secara hukum maupun politik. Pihaknya juga akan mencari Asia Sentinel untuk memastikan kebenaran pemberitaan tersebut.
"Kami pastikan dulu karya jurnalistiknya ini tidak dapat di pertanggung jawabkan alias abal-abal. Dan pastilah kita bisa urai itu, di mana dia melanggar kode etiknya. Mudah sekali itu opini, yang kedua tidak ada konfirmasi, yang ketiga tidak ada cek dan ricek ke kita dan naik begitu saja. Baik judul maupun alinea yang saya kutip tadi ada lima item besar yang dia beropini di situ," tandas Hinca.
Catatan Redaksi: Asia Sentinel telah menghapus artikel yang dimaksud dalam pemberitaan ini pada hari Rabu, 19 September 2018. Mereka juga menerbitkan artikel permintaan maaf kepada SBY dan Partai Demokrat.
Setelah Asia Sentinel menghapus artikel tersebut, sesuai etika jurnalistik, Suara.com sebagai pihak penyadur turut menghapus isi pemberitaan tersebut.
Baca Juga: Lupa Salaman, Wisudawan Ini Nyelonong Depan Rektor
Informasi ini ditambahkan pada hari Rabu, 3 Oktober 2018.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi