Suara.com - TNI dan Polri tegaskan netralitas jajarannya dalam gelaran Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Selain itu, TNI dan Polri juga telah melakukan langkah-langkah guna menjamin netralitas.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan dirinya bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah melakukan safari ke semua wilayah di Indonesia. Dirinya menegaskan jika TNI dan Polri menekankan sistem satu komando.
"Komando TNI berada di Pak Panglima, komando Polri adalah pada Kapolri secara nasional. Kami berdua safari ke seluruh wilayah-wilayah menekankan ini sekaligus memberikan warning, di antaranya Pak Panglima mengeluarkan banyak sekali surat edaran, dari Polri juga ada surat edaran apa yang boleh sampai detail sekali yang tidak boleh," ucap Tito usai menggelar apel gelar pasukan "Mantap Brata 2018 di Lapangan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).
Tito menjelaskan jika aparat kepolisian maupun prajurit TNI tidak boleh ikut berkampanye hingga berselfie dengan para peserta Pileg maupun Pilpres 2019. Dirinya menyebut akan ada sanksi tegas bagi para anggota yang melanggar.
"Contohnya berselfie, sampai tidak boleh ikut dalam kampanye, kecuali mengamankan. Dan kalau ada kami berikan tindakan, sanksi-sanksi juga sudah ada. Mulai sanksi teguran, sampai yang terberat yakni pemecatan. Saya sudah jelas sekali," tambanya.
Sementara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menambahkan jika satu komando tersebut harus ditaati para prajurit yang ada dilapangan. Akan ada konsekwensi bagi para prajurit yang melanggar aturan tersebut.
"Apabila melanggar tentunya ada tindakan yang diberikan oleh dinas. Sehingga yakinlah bahwa sinergitas TNI dan Polri itu akan terjaga. Dan kita memberikan contoh semuanya," tutur Hadi.
Hadi juga meminta kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap prajurit TNI yang berada di lapangan. Apabila ditemui bentuk pelanggaran, lanjut Hadi, masyarakat dihimbau untuk melapor kepada humas atau Puspen TNI.
"Pasti akan kita tanggapi langsung dan tindak. Itu adalah pernyataan tegas dari Panglima TNI," tandas Hadi.
Baca Juga: Dibuka Besok, Ini Kuota Formasi CPNS di Kota Bandung
Berita Terkait
-
300 Ribu Aparat TNI-Polri Bersiap Amankan Pemilu 2019
-
Prabowo Bocorkan Bahan Kampanye 4 Konsep Ekonomi Kwik Kian Gie
-
From Zero to Hero, Jokowi Ungkap Rahasia Pemasaran Politiknya
-
Ma'ruf Amin Ikut Rapat TKN Susun Rencana Kampanye Pilpres 2019
-
Ijtimak Ulama Keluar, PBB Belum Tentukan Pilihan di Pilpres 2019
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional