Suara.com - TNI dan Polri tegaskan netralitas jajarannya dalam gelaran Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Selain itu, TNI dan Polri juga telah melakukan langkah-langkah guna menjamin netralitas.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan dirinya bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah melakukan safari ke semua wilayah di Indonesia. Dirinya menegaskan jika TNI dan Polri menekankan sistem satu komando.
"Komando TNI berada di Pak Panglima, komando Polri adalah pada Kapolri secara nasional. Kami berdua safari ke seluruh wilayah-wilayah menekankan ini sekaligus memberikan warning, di antaranya Pak Panglima mengeluarkan banyak sekali surat edaran, dari Polri juga ada surat edaran apa yang boleh sampai detail sekali yang tidak boleh," ucap Tito usai menggelar apel gelar pasukan "Mantap Brata 2018 di Lapangan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).
Tito menjelaskan jika aparat kepolisian maupun prajurit TNI tidak boleh ikut berkampanye hingga berselfie dengan para peserta Pileg maupun Pilpres 2019. Dirinya menyebut akan ada sanksi tegas bagi para anggota yang melanggar.
"Contohnya berselfie, sampai tidak boleh ikut dalam kampanye, kecuali mengamankan. Dan kalau ada kami berikan tindakan, sanksi-sanksi juga sudah ada. Mulai sanksi teguran, sampai yang terberat yakni pemecatan. Saya sudah jelas sekali," tambanya.
Sementara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menambahkan jika satu komando tersebut harus ditaati para prajurit yang ada dilapangan. Akan ada konsekwensi bagi para prajurit yang melanggar aturan tersebut.
"Apabila melanggar tentunya ada tindakan yang diberikan oleh dinas. Sehingga yakinlah bahwa sinergitas TNI dan Polri itu akan terjaga. Dan kita memberikan contoh semuanya," tutur Hadi.
Hadi juga meminta kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap prajurit TNI yang berada di lapangan. Apabila ditemui bentuk pelanggaran, lanjut Hadi, masyarakat dihimbau untuk melapor kepada humas atau Puspen TNI.
"Pasti akan kita tanggapi langsung dan tindak. Itu adalah pernyataan tegas dari Panglima TNI," tandas Hadi.
Baca Juga: Dibuka Besok, Ini Kuota Formasi CPNS di Kota Bandung
Berita Terkait
-
300 Ribu Aparat TNI-Polri Bersiap Amankan Pemilu 2019
-
Prabowo Bocorkan Bahan Kampanye 4 Konsep Ekonomi Kwik Kian Gie
-
From Zero to Hero, Jokowi Ungkap Rahasia Pemasaran Politiknya
-
Ma'ruf Amin Ikut Rapat TKN Susun Rencana Kampanye Pilpres 2019
-
Ijtimak Ulama Keluar, PBB Belum Tentukan Pilihan di Pilpres 2019
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru