Suara.com - Calon Presiden Prabowo memahami Indonesia memiliki karateristik geografis rawan bencana. Prabowo menilai pemerintah harus memiliki dana cadangan yang besar untuk setiap penanggapan bencana alam yang terjadi.
Prabowo menjelaskan bahwa karena tata letak geografis Indonesia, maka Indonesia selalu dihadapkan dengan kemungkinan adanya bencana alam. Prabowo menyebut Indonesia seharusnya menyiapkan ‘tabungan’ agar tidak kelimpungan mengeluarkan dana untuk penanggulangan bencana.
“Kita negara kepulauan yang memang rentan terhadap rawan bencana bahwa gempa, gunung merapi, tsunami mengancam kita setiap saat. Karena itu siapapun yang memerintah harus menyiapkan diri untuk menghadapi bencana. Harus ada dana cadangan yang besar,” kata Prabowo saat pidato pada acara Rakernas LDII, di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis 11 Oktober 2018.
Namun yang ditemukan Prabowo, pemerintah sempat mengakui ada sekian ribu triliun dana negara yang berada di luar negeri.
Hal tersebut kemudian ditegaskan Prabowo dengan data-data yang dimilikinya bahwa Indonesia tidak merasakan keuntungan dari hasil perdagangan. Padahal Prabowo sempat membuktikan bahwa neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami keuntungan hingga tahun 2012.
“Kita untung terus, yang kita jual lebih dari yang kita beli. Keuntungannya tapi tidak tinggal di Indonesia. Data-datanya ada semua. Intinya waktu itu ada kekayaan kita yang hilang hampir 300 miliar dollar dalam sekian belas tahun dari mulai 1997 sampai 2014 kita hilang sekitar 300 miliar dollar,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Prabowo menyebut bahwa Indonesia kini tidak memiliki cadangan dana yang bisa dipergunakan bagi kebutuhan masyarakat, seperti penanggulangan bencana alam seperti yang Prabowo sebutkan sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo pun sempat menyinggung banyaknya rumah sakit yang tidak bisa melayani pasien pemegang kartu BPJS karena suntikan dananya yang mandek.
“Saya hanya ingin menyinggung dengan tidak ada dana cadangan Indonesia tidak mungkin menjadi negara sejahtera yang adil karena uangnya nggak ada,” tuturnya.
Padahal menurut Prabowo, seharusnya pemerintah harus memiliki dana cadangan tersebut. Selain itu Prabowo menginginkan pasukan TNI yang kuat agar mampu mendukung bantuan bagi masyarakat.
Baca Juga: KPK Sita Dokumen dan Barbuk Suap dan Gratifikasi Bupati Malang
"Harus ada cadangan yang besar, negara kita butuh tentara yang besar, Angkata Udara, Angkatan Laut yang kuat kalau ada bencana kita bisa cepat kerahkan bantuan langsung," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Siasat Kurir Sembunyikan 86 Kg Sabu di Pinggir Sungai Gagal, 6 Orang Diciduk dan Bos Aeng Buron
-
Harga Telur Anjlok, SPPG Wajib Serap Telur Rp26.500 per Kg untuk MBG
-
17 Tahun Menunggu, Transmigran di Kerinci Masih Hidup Tanpa Listrik
-
Kebahagiaan itu Bukan Dikejar: Refleksi Menarik dari Buku Happiness Here!
-
Dugaan Penggelapan Rekrutmen BLUD RSUD Karanganyar, Polisi Telusuri Aliran Dana
-
Apakah Smartwatch Bisa untuk WA? Ini 5 Merk yang Mendukung WhatsApp
-
Viral Sam Meychou Jadi Tahanan Tercantik di Kamboja, Siapa Dia dan Kena Kasus Apa?
-
Nikmati Cashback Rp45 Ribu di Marugame Udon Pakai QRIS BRImo
-
Tanggulangi Kekeringan di Musim Kemarau, Kodim 0730/Gunungkidul Bangun 18 Titik Sumur Bor
-
Tragedi Tolikara, DPR Desak Pemerintah Jamin Nyawa Warga Sipil di Papua