Suara.com - Calon Presiden Prabowo memahami Indonesia memiliki karateristik geografis rawan bencana. Prabowo menilai pemerintah harus memiliki dana cadangan yang besar untuk setiap penanggapan bencana alam yang terjadi.
Prabowo menjelaskan bahwa karena tata letak geografis Indonesia, maka Indonesia selalu dihadapkan dengan kemungkinan adanya bencana alam. Prabowo menyebut Indonesia seharusnya menyiapkan ‘tabungan’ agar tidak kelimpungan mengeluarkan dana untuk penanggulangan bencana.
“Kita negara kepulauan yang memang rentan terhadap rawan bencana bahwa gempa, gunung merapi, tsunami mengancam kita setiap saat. Karena itu siapapun yang memerintah harus menyiapkan diri untuk menghadapi bencana. Harus ada dana cadangan yang besar,” kata Prabowo saat pidato pada acara Rakernas LDII, di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis 11 Oktober 2018.
Namun yang ditemukan Prabowo, pemerintah sempat mengakui ada sekian ribu triliun dana negara yang berada di luar negeri.
Hal tersebut kemudian ditegaskan Prabowo dengan data-data yang dimilikinya bahwa Indonesia tidak merasakan keuntungan dari hasil perdagangan. Padahal Prabowo sempat membuktikan bahwa neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami keuntungan hingga tahun 2012.
“Kita untung terus, yang kita jual lebih dari yang kita beli. Keuntungannya tapi tidak tinggal di Indonesia. Data-datanya ada semua. Intinya waktu itu ada kekayaan kita yang hilang hampir 300 miliar dollar dalam sekian belas tahun dari mulai 1997 sampai 2014 kita hilang sekitar 300 miliar dollar,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Prabowo menyebut bahwa Indonesia kini tidak memiliki cadangan dana yang bisa dipergunakan bagi kebutuhan masyarakat, seperti penanggulangan bencana alam seperti yang Prabowo sebutkan sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo pun sempat menyinggung banyaknya rumah sakit yang tidak bisa melayani pasien pemegang kartu BPJS karena suntikan dananya yang mandek.
“Saya hanya ingin menyinggung dengan tidak ada dana cadangan Indonesia tidak mungkin menjadi negara sejahtera yang adil karena uangnya nggak ada,” tuturnya.
Padahal menurut Prabowo, seharusnya pemerintah harus memiliki dana cadangan tersebut. Selain itu Prabowo menginginkan pasukan TNI yang kuat agar mampu mendukung bantuan bagi masyarakat.
Baca Juga: KPK Sita Dokumen dan Barbuk Suap dan Gratifikasi Bupati Malang
"Harus ada cadangan yang besar, negara kita butuh tentara yang besar, Angkata Udara, Angkatan Laut yang kuat kalau ada bencana kita bisa cepat kerahkan bantuan langsung," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan 1.500 Komandan Satuan TNI di Bogor: Kobarkan Semangat Maju Tak Gentar
-
Respons Pratikno Soal Kasus Daycare Aceh: Ada Proses Hukum, Trauma Healing hingga Penutupan
-
Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat
-
Marak Kasus Kekerasan Anak, Menko PMK Instruksikan Pemda Audit Seluruh Daycare
-
Tak Ikut di Monas, Perisai dan GMNI: May Day Itu Bentuknya Harus Perlawanan, Bukan Lagi Pesta Pora
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan
-
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara