Suara.com - Calon Presiden Prabowo memahami Indonesia memiliki karateristik geografis rawan bencana. Prabowo menilai pemerintah harus memiliki dana cadangan yang besar untuk setiap penanggapan bencana alam yang terjadi.
Prabowo menjelaskan bahwa karena tata letak geografis Indonesia, maka Indonesia selalu dihadapkan dengan kemungkinan adanya bencana alam. Prabowo menyebut Indonesia seharusnya menyiapkan ‘tabungan’ agar tidak kelimpungan mengeluarkan dana untuk penanggulangan bencana.
“Kita negara kepulauan yang memang rentan terhadap rawan bencana bahwa gempa, gunung merapi, tsunami mengancam kita setiap saat. Karena itu siapapun yang memerintah harus menyiapkan diri untuk menghadapi bencana. Harus ada dana cadangan yang besar,” kata Prabowo saat pidato pada acara Rakernas LDII, di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis 11 Oktober 2018.
Namun yang ditemukan Prabowo, pemerintah sempat mengakui ada sekian ribu triliun dana negara yang berada di luar negeri.
Hal tersebut kemudian ditegaskan Prabowo dengan data-data yang dimilikinya bahwa Indonesia tidak merasakan keuntungan dari hasil perdagangan. Padahal Prabowo sempat membuktikan bahwa neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami keuntungan hingga tahun 2012.
“Kita untung terus, yang kita jual lebih dari yang kita beli. Keuntungannya tapi tidak tinggal di Indonesia. Data-datanya ada semua. Intinya waktu itu ada kekayaan kita yang hilang hampir 300 miliar dollar dalam sekian belas tahun dari mulai 1997 sampai 2014 kita hilang sekitar 300 miliar dollar,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Prabowo menyebut bahwa Indonesia kini tidak memiliki cadangan dana yang bisa dipergunakan bagi kebutuhan masyarakat, seperti penanggulangan bencana alam seperti yang Prabowo sebutkan sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo pun sempat menyinggung banyaknya rumah sakit yang tidak bisa melayani pasien pemegang kartu BPJS karena suntikan dananya yang mandek.
“Saya hanya ingin menyinggung dengan tidak ada dana cadangan Indonesia tidak mungkin menjadi negara sejahtera yang adil karena uangnya nggak ada,” tuturnya.
Padahal menurut Prabowo, seharusnya pemerintah harus memiliki dana cadangan tersebut. Selain itu Prabowo menginginkan pasukan TNI yang kuat agar mampu mendukung bantuan bagi masyarakat.
Baca Juga: KPK Sita Dokumen dan Barbuk Suap dan Gratifikasi Bupati Malang
"Harus ada cadangan yang besar, negara kita butuh tentara yang besar, Angkata Udara, Angkatan Laut yang kuat kalau ada bencana kita bisa cepat kerahkan bantuan langsung," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
Terkini
-
SPI Ungkap 216 Kasus Konflik Agraria di 2025, Sumatera Jadi Wilayah Paling 'Panas'
-
BMKG Respons Viralnya Narasi Negatif Tentang Modifikasi Cuaca
-
Guru Besar UGM: Gabung Dewan Perdamaian Trump dan Bayar Rp16,7 T Adalah Blunder Fatal
-
Murka PDIP di Kasus Hogi Minaya Bikin Kapolres Sleman Minta Maaf Akui Salah Terapkan Pasal
-
Banjir Jakarta Meluas: 35 RT dan 10 Ruas Jalan Tergenang, Jaktim Terparah
-
Usut Penghitungan Kerugian Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Gus Alex Lagi
-
Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan, Kadis SDA: Bisa Tekan Risiko Banjir 40 Persen
-
Eggi Sudjana Polisikan Roy Suryo Usai Bertemu Jokowi, Kuasa Hukum Singgung 'Kendali Solo'
-
KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Hadiah Nikah Rp1,5 Juta Tak Perlu Lapor, Batas Kado Kantor Dihapus
-
Kepala BGN: Publik Berhak Awasi Menu MBG, Kritik Viral Justru Jadi Teguran