Ahmad Dhani Akan Gugat Status Tersangka Lewat Praperadilan

Suara.com - Ahmad Dhani, musisi sekaligus politikus Partai Gerindra, akan melakukan gugatan penetapan tersangkanya di Markas Kepolisian Jawa Timur. Ahmad Dhani akan menggugat ke pengadilan lewat jalur praperadilan.

Ahmad Dhani juga sudah berunding dengan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), yang ditunjuk sebagai tim pengacara selama kasus tersebut berjalan di kepolisian.

"Kemaren berdasarkan hasil diskusi salah satu opsi perlawanan dari mas Dhani ya akan melakukan praperadilan," kata Wakil Ketua ACTA Ali Libus kepada Suara.com, Jumat (19/10/2018).

Menurutnya, opsi untuk mengajukan praperadilan ini merupakan salah satu hak Ahamad Dhani yang kini sudah berstatus tersangka.

"Selain rencana tapi itu salah satu opsi juga (menggugat penetapan tersangka Dhani). Artinya kemungkinan besar akan praperadilan," terangnya.

Namun, Ali belum bisa menjelaskan kapan Dhani akan mendaftarkan permohonan praperadilan itu ke pengadilan. Sebab, menurutnya, rencana upaya gugatan dalam kasus itu masih belum final.

"Belum final lihat beberapa hari kedepan," kata dia.

Ahmad Dhani dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ahmad Dhani dijerat dengan pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik. Selain itu Ahmad Dhani juga dijerat dengan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian.

Berikut isi pasalnya:

Baca Juga: Ahmad Dhani Akan Gugat Status Tersangka Kasus Ujaran Kebencian

Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyebut setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yakni: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera menjelaskan polisi sudah mempunyai bukti kuat untuk menjerat Ahmad Dhani. Ahmad Dhani dituduh melakukan pencemaran nama baik akibat ujaran kebenciannya. Tim Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim mengambil langkah tersebut setelah adanya cukup bukti.

Sebelumnya, Ahmad Dhani dilaporkan Koalisi Elemen Bela (KEB) NKRI ke Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, terkait kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Banser saat aksi damai deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu (26/8/2018).

Hal itu terungkap dalam video vlog yang diunggah di Instagram milik Ahmad Dhani saat berada di dalam Hotel Majapahit, Surabaya.